LOMBOKita Hari Ini

Grid List

LOMBOKita - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H Muhammad Amin mengaku tidak mempermasalahkan pemberlakuan seragam hitam putih kepada pegawai negeri sipil (PNS) dari tingkat pusat hingga daerah. "Pakaian hitam putih tidak ada masalah. Tinggal, kami di daerah menyesuaikannya saja," kata Muhammad Amin di Mataram, Rabu.

Menurutnya, pemberlakuan seragam putih untuk baju dan celana hitam bagi PNS tersebut, tidak menjadi soal. Sepanjang peraturan tersebut, tidak memberatkan daerah. Meskipun pakaian itu sering dikenakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Yang jelas kita tinggal menyesuaikan saja. Toh tidak memberatkan daerah," ujarnya.

Terhitung sejak 8 Februari 2016, seragam pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Pemda) adalah seragam krem, kemeja putih dengan bawahan hitam, dan pakaian batik. Perubahan seragam tersebut dikatakan sebagai arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini kenapa putih, putih itu kan artinya bersih. Inginnya aparatur negara itu bersih citranya, nah dicitrakannya melalui pakaian. Landasan hukumnya memakai peraturan menteri dalam negeri," kata Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Widodo Sigit Pudjianto.

Kata dia, aturan itu dimuat dalam PeraturaMendagri nomor 6 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kemendagri dan Pemerintah daerah. Seragam dinas krem akan digunakan pada Senin dan Selasa, kemeja putih sebagaimana baju yang kerap dikenakan Jokowi untuk Rabu, Kamis dan Jumat mengenakan busana batik.

Dia mengatakan, presiden meminta hal tersebut karena ingin menunjukkan semangat revolusi mental bahwa PNS saat ini sudah tak lagi malas bekerja.

"Mengubah mental malas kerja, nah simboliknya revolusi mental itu dengan baju putih itu untuk mewujudkan nawacita. Agar aparatur negara bersih dalam melayani," katanya.

Namun dia mengatakan bahwa permintaan presiden itu tak ada hubungannya dengan dukungan politik bahwa PNS harus mendukung Presiden Joko Widodo secara politis. PNS ditegaskannya, harus netral. (ant)

LOMBOKita - Meski harga jagung mengalami kenaikan yang cukup signifikan, akan tetapi para petani jagung yang ada di Kabupaten Lombok Timur belum bisa merasakan kenaikan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena para petani jagung saat ini baru melakukan penanaman jagung.

LOMBOKita- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tidak memiliki anggaran cukup besar untuk mendukung kegiatan pesta rakyat “Bau Nyale” tahun 2016 di Pantai Kaliantan Kecamatan Jerowaru yang akan diselenggarakan akhir Februari mendatang.

LOMBOKita – Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NW Pancor Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) membuka pendaftaran Kuliah Kerja Nyata Partisipasi (KKN-PAR) bagi mahasiswa semester VII sebagai bagian dari tugas akhir mahasiswa sebelum penyelesaian skripsi.

 

Berita Lainnya

Grid List

LOMBOKita - Pondok Perasi Ampenan adalah nama desa nelayan yang terletak di daerah Lombok. Terlihat dari kejauhan beberapa orang sedang duduk santai bergelar tikar, diantaranya berpakaian rapi dengan batik, dan sebagian lagi berpakaian seadanya ciri khas seorang nelayan. Ternyata mereka sedang menunggu kunjungan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) RI Rudiantara untuk berbincang-bincang mengenai mFish yang telah diimplementasikan oleh PT XL Axiata Tbk. (XL).

LOMBOKita - Saat ini, banyak pria-pria mapan dan berwajah menarik tapi masih berstatus lajang. Bahkan, kebanyakan dari mereka mengaku masih belum siap menikah meski telah mencapai usia matang. Mengapa demikian?

LOMBOKita - Gelaran kejuaraan daerah (Kejurda) karate antarpelajar se provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyisakan sesal. Karena wasit dan panitia sering menuai protes dari sejumlah ofisial daerah. Bahkan ada yang menuding, wasit kurang sportif dalam menjalankan tugasnya.

Kejurda antarpelajar SD/SMP sederajat itu berlangsung di KONI Praya sejak 6 hingga 8 Februari 2016. Namun sejak awal pertandingan, seorang ofisial dari kabupaten Sumbawa terlihat bersitegang dengan panitia. Saat dimulainya pertandingan, panitia menginginkan ofisial tidak memasuki lapangan saat mempersiapkan atlit karatenya. Namun bagi si ofisial, kenapa aturan itu baru diterapkan, kenapa tidak saat tehnical meeting disampaikan. Akibatnya, “adu mulut” dan protes pun terjadi. “Saat tehnical meeting dong aturan disampaikan, kan tidak terjadi keributan seperti begini”, papar salah seorang ofisial.

Protes tidak hanya disampaikan kepada panitia. Wasit pun menjadi sasaran. Salah satu ofisisal dari kabupaten Lombok Timur melihat ada kecurangan wasit tengah. Saat berlangsungnya pertandingan Kata, sang ofisial tidak menginginkan atlitnya kalah karena keputusan wasit. Alasannya, gerakan, kuda-kuda, power maupun skill atlitnya jauh mapan ketimbang atlit lawan. Maka terjadilah keributan, protespun silih berganti. “Atlit saya dalam melakukan aksi Kata sedikitpun tidak goyang”, bela si ofisial. Namun akhirnya panitia memberikan solusi. Pihak ofisial harus menyediakan bukti rekaman ulang video pertandingan. Saat diperlihatkan bukti video, ternyata apa yang disampaikan ofisial benar adanya. Tapi bagi wasit tetap pada keputusannya. Pertandingan sempat dihentikan hampir satu jam lamanya. Akhirnya, panitia memberikan solusi. Kedua atlit Kata ini dinyatakan sama-sama didiskualifikasi. “Ya, lebih baik sama-sama KO” kata si ofisial kesal.
    
Akibat diduga kecurangan wasit, protes juga disampaikan salah satu ofisial dari kabupaten Lombok Tengah, Zainuddin. Seperti halnya atlit Kata dari Lombok Timur, Zainuddin pun protes, tidak rela atlitnya dikalahkan dengan alasan yang kurang masuk akal. Atlit asuhan Zainuddin dari kecamatan Kopang, Lalu Aden Fatwa Pati melakukan adegan Kata jauh lebih baik dari pada lawan. Namun anehnya, wasit yang memimpin pertandingan memutuskan kalah bagi Aden. Usut punya usut, ternyata wasit beralasan, dogie (baju) yang digunakan Aden, ada nama atlit di bagian punggung. Larangan ini juga bagian dari kekalahan atlit. Zainuddin tidak terima, aturan itu baru diterapkan, kenapa tidak saat technical meeting saja disampaikan. Ini satu keteledoran panitia, tanpa ada singkronisasi antara pertandingan dan technical meeting. Atas keteledoran ini, panitia meminta maaf, namun solusinya, tetap menjatuhkan pilihan, mendiskualifikasikan Aden.
    
Bagai jatuh ketimpa tangga, Aden pun mengalami hal yang sama saat melakoni pertandingan Komite. Kemenangan poin 4-2 bagi Aden. Karena sisa waktu di bawah 10 detik, Aden tidak melakukan fight, tapi mundur mengindari pukulan lawan. Namun apa keputusan wasit tengah? Aden yang berposisi AU dikalahkan dengan alasan tidak fight dan berputar mengulur waktu. Akibat ini, Zainudin pun berang, menuding wasit tidak sportif dalam mengambil keputusan. Wasit Amrullah yang memimpin pertandingan, tetap tegar kendati menerima umpatan dan cacian yang tidak mengenakkan.

Melihat relaitas ini, salah satu tim perwasitan NTB, Yan Febrani, S.Pd menuturkan, wasit dalam memutuskan pilihan harus obyektif, tidak memihak, serta keputusan sesuai data yang ada. Aturan pun harus mengacu pada aturan baku. Jangan beda aturan yang diberlakukan saat technical meeting dengan saat berlangsungnya pertandingan. Yan melihat, turnamen sebesar ini, dengan peserta lebih dari 750 orang, sebaiknya jangan di KONI Praya. “Kalau bisa gunakan GOR Turida,kan tidak kacau seperti ini”, kritik Yan. (pa)

LOMBOKita - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa pemerintah akan sukses dalam menjalankan tugasnya bila siap dikritik."Saya gembira dengar pernyataan Jubir Presiden Johan Budi bahwa Presiden mau dikritik dan juga Menko Polhukam bahwa pemerintah siap dikritik," kata Yudhoyono dalam akun twitter pribadinya @SBYudhoyono di Jakarta, Rabu.