AKRA Demo Kantor BRI, Dinas Sosial dan Kantor Bupati Lotim

856
kali tampilan.
Loading...

LOMBOKita – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Kedaulatan Rakyat (AKRA) Lombok Timur melakukan aksi ke kantor Cabang BRI Selong, Kantor Dinas Sosial Lotim dan Bupati Lotim, Senin (24/6). Terkait dengan masalah penyaluran program Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) kepada masyarakat penerima manfaat yang disinyalir terjadi permasalahan dilapangan.

Dalam aksinya massa AKRA yang merupakan gabungan dari Garis Demokrasi, Serikat Masyarakat Selatan (SMD) Lembaga Advorkasi Untuk Demokrasi (LARD) NTB. Dengan membawa spanduk, selebaran dan pamplet dengan berbagai macam tulisan yang intinya meminta kepada Bupati,Aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus BPNT karena disinyalir ada dugaan penyimpangan dalam penyaluran.

Sawaludin, Selaku Kordinator Umum aksi dalam orasinya menegaskan pihaknya sangat berterima kasih kapada pemerintah pusat dengan adanya program Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan didalamnya ada Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) yang tentunya dihajatkan untuk masyarakat di Indonesia yang kurang mampu. Termasuk di Lotim.

Namun dalam praktek dilapangan justru oknum dari para Sumber Daya Manusia (PKH) di Lotim disinyalir banyak mengambil keuntungan untuk memperkaya diri sendiri dan menjadikan kesempatan untuk berbisnis. Sehingga ini tidak bisa dibiarkan, karena tentunya merugikan masyarakat penerima BPNT tersebut.

” Seharusnya petugas SDM PKH menjadi pengawas dalam penyaluran BPNT kepada masyarakat, bukan malah menjadikan program BPNT sebagai usaha dan lahan bisnis, sehingga ini tentunya tidak bisa dibiarkan,” tegas Sawaludin dalam orasinya.

Selain itu, para massa aksi juga meminta kepada pihak pemerintah untuk menyetop BRI sebagai bank penyalur dana BPNT yang dimana BRI diduga ikut bermain didalamnya, dengan disinyalir melakukan pemotongan dana BNPT masyarakat dalam setiap kali pengambilan dana bantuan tersebut, dengan melalui agent brilink yang ada.

” Kami minta kepada pemerintah pusat untuk menghentikan pihak BRI sebagai bank penyalur dana BPNT,” teriak Sawaludin lagi.

Orator aksi lainnya, Adra Ashadi maupun Sayadi dalam aksinya meminta kepada Dinas Sosial Lotim dan Bupati Lotim untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial agar semua SDM PKH di Lotim untuk diberhentikan. Dengan dilakukan pergantian pendamping SDM PKH yang baru agar permasalahan program BNPT ini bisa tuntas.

” Untuk mengkelirkan permasalahan BPNT di Lotim sebaiknya seluruh SDM PKH di Lotim diputihkan dengan kemudian mengangangkat yang baru, karena kalau masih SDM PKH yang ada saat ini tentunya persoalan tetap akan terjadi seperti saat ini,” kata Andra Ashadi dalam orasinya.

Begitu juga halnya Korlap aksi, Sayadi dengan tegas mengatakan kalau dirinya menduga dan mensinyalir ada oknum-oknum SDM PKH dan pihak BRI yang diduga ikut bermain dalam masalah BPNT ini. Dengan tentunya mengambil kesempatan dalam kesempitan dalam BNPT.

” Kami minta agar aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus dugaan penyelewangan dan pemotongan dana BPNT yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” tegas Sayadi.

Kemudian aksi yang dilakukan AKRA Lotim diterima Kepala BRI Cabang Selong, Bayu dengan menjelaskan kalau pihak BRI tidak pernah melakukan pemotongan terhadap masyarakat yang memperoleh bantuan BPNT dalam setiap transaksinya.

Begitu juga Agent Brilink bukan merupakan karyawan BRI, akan tetapi pengusaha yang bekerjasama dengan pihak BRI, dengan berasal dari berbagai kalangan.Sedangkan adanya pemotongan sebesar Rp 5000 yang dilakukan pihak Agent Brilink itu sebagai transportasinya sesuai dengan kesepakatan yang ada.

” Tidak benar kalau kami melakukan pemotongan BNPT setiap penarikannya,silahkan saja masyarakat melakukan penarikan di BRI tidak ada pemotongan,” tegasnya.

” Kalau ada agent brilink yang melakukan penyimpangan maka pihak BRI akan mengambil atau menyita mesin gesek  tersebut,” tandas Bayu.

Kemudian massa aksi melanjutkan aksinya ke kantor Kejaksaan, Bupati dan Dinas Sosial Lotim dengan menyampaikan aspirasinya. Setelah di kantor BRI Cabang Selong diterima pimpinan BRI dan diberikan penjelasan.

Sementara di depan kantor Bupati Lotim, massa aksi diterima Kabid Pengendalian Sosial, Huzainffah dengan me,menjelaskan bahwa pihaknya sudah tegas masalah ini dengan memerintahkan pendamping SDM PKH tidak menjadi agent dan melakukan pemotongan apapun bentuknya.

Selain itu, Pemda melakukan evaluasi pada bulan juli sesuai dengan surat edaran yang telah dikeluarkan pemerintah daerah. Begitu juga Kemensos telah memerintahkan melalui surat edaran bahwa KPM yang menerima bantuan untuk ditempel guna melihat wajar atau tidak wajar penerimanya.

” Kalau ada SDM PKH yang ikut bermain dalam masalah bantuan BPNT ini pihaknya akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan main yang ada,” tegas Huzaifah.

Setelah puas menyampaikan aspirasi, kemudian massa aksi menyampaikan pernyataan sikap lalu membubarkan diri dengan tertib dengan akan datang kembali melakukan aksi kalau tuntutan tidak direspon.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.