Bawaslu Loteng Imbau Warga Hindari Pelanggaran Pemilu, Sanksinya Berat!

61
kali tampilan.
Ketua Bawaslu Lombok Tengah Abdul Hanan

LOMBOKita – Memasuki masa tenang jelang pemungutan suara Pemilu serentak tanggal 17 April 2019 mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menghimbau kepada semua pihak di daerah ini untuk menghindari terjadinya pelanggaran Pemilu.

“Hindari terjadinya pelanggaran Pemilu, sejak masa tenang hingga pemungutan dan penghitungan suara,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Abdul Hanan dikonfirmasi Lombokita.com di Praya, Minggu (14/4/2019).

Menurut Abdul Hanan, pihaknya terus intens melakukan pengawasan pada tahapan masa tenang hingga pencoblosan dan penghitungan suara karena dianggap rentan terjadinya pelanggaran Pemilu.

Beberapa pelanggaran Pemilu yang kerap terjadi pada masa-masa itu, lanjut Hanan, diantaranya politik uang sejak masa tenang hingga pencoblosan.

Loading...

“Siapa saja yang melakukan money politik (politik uang) pada saat pemungutan suara, berupa memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya agar pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih calon tertentu dapat dijerat pasal 515 atau pasal 523 ayat (3),” sebut Hanan.

Demikian pula terhadap orang yang memberikan suara lebih dari satu kali dikenakan pasal 516.

Kepada seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan dan atau menghalangi seseorang yang akan menggunakan hak pilihnya atau melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan Kamtibmas dapat dikenai pasal 531.

Terhadap masyarakat yang memiliki karyawan/pekerja, menurut Hanan, agar memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk memberikan suaranya di TPS.

“Jika tidak, maka terhadap majikan tersebut dapat kita kenai pasal 498. Jika menghilangkan hak pilih orang lain dapat kita kenai 510,” kata Hanan.

Hanan juga menegaskan, seseorang yang sengaja melakukan kecurangan terkait perolehan suara akan disanksi dengan pasal 532, dan jika seseorang yang memilih lebih dari satu kali dapat dikenakan pasal 533, serta beberapa larangan lain yang mengandung pidana pemilu dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017.

Lebih parah lagi, jika penyelenggara pemilu yang melanggar larangan-larangan tersebut, maka hukumannya ditambah sepertiga dari ketentuan pidananya.

Karena itu, Hanan mengharapkan kerjasama segenap masyarakat agar membantu Bawaslu Lombok Tengah dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu 2019 dengan cara melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang terjadi.

“Kalau ada masyarakat menemukan atau pun melihat dan mengetahui adanya dugaan pelanggaran pemilu, jangan ragu untuk melaporkannya ke Bawaslu maupun aparat terkait demi mewujudkan pemilu yang bermartabat,” tutup Hanan.

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.