Bupati Lobar Minta Inspektorat Audit Penggunaan Dana Desa

52
kali tampilan.
Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid saat memberikan sambutan pada acara Pelatihan Kalangan Sendiri (PKS) dengan tema 'Sinergitas Aparat Penegak Hukum dan Inspektorat dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lobar yang berlangsung di Hotel Jayakarta-Senggigi, Jumat (6/2/2020). / foto: Lalu Pangkat Ali
Loading...

LOMBOKita – Untuk peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, Inspektorat Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menggelar Pelatihan Kalangan Sendiri (PKS) dengan tema ‘Sinergitas Aparat Penegak Hukum dan Inspektorat dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lobar.

Kegiatan berlangsung di Hotel Jayakarta-Senggigi, Jumat (6/3/2020) dengan melibatkan 45 orang peserta dari kalangan ASN fungsional yang ada di lingkup Inspektorat Lobar.

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid dalam arahannya meminta Inspektorat tidak hanya mengaudit kalangan OPD, tetapi juga agar tiap tahun melakukan audit di masing-masing desa.

Zeinta Tour and Travel - Solusi Ke Baitullah
Zeinta Tour and Travel

“Karena DD (dana desa) dan ADD (alokasi dana desa) tiap tahun meningkat, saya minta kepala desa juga diaudit tiap tahun,” kata bupati seraya berharap, dana BOS juga bisa diaudit oleh Pengawas Inspektorat. Tujuannya agar di Lombok Barat tidak terjadi masalah terkait keuangan.

Dikatakan bupati, pelatihan ini sangat penting dan strategis. Dikaitkan instruksi Inspektorat. Ke depan agar terus diperdalam lagi. Beralasan, karena tidak ada aparat hukum dalam menangani suatu perkara yang terkait dengan aparat sipil negara yang langsung menangani suatu perkara. Mesti melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), kecuali yang OTT.

Loading...

Bupati menyebut, terkait mutasi beberapa waktu lalu, lebih dari 80 persen aparat yang ada berasal dari Inspektorat. Mereka ini diharapkan betul betul memiliki kapasitas. Soal anggaran pun tak luput dari perhatian bupati. Kata dia, bicara anggaran dinilainya agak susah. Karena kondisi nasional memang seperti itu.

“Kalau tadi Inspektorat dilihat dari kebutuhan aturan dan Undang Undang, anggaran yang harus ada kurang lebih sekitar Rp 12 milyar. Namun yang terpenuhi hanya sekitar Rp 10 milyar,” sebut mantan ketua KPU NTB ini.

Ditambahkan, pentingnya melakukan audit kepada Pemerintah Desa, tidak hanya mengaudit OPD seperti yang dilakukan oleh BPKP. BPKP bahkan melakukan audit lebih dari 3-4 kali. Tetapi bupati meminta, pemerintah desa hanya dilakukan audit sekali dalam setahun.

“Kita ingin sekali semua pemeritah desa, tidak pakai sample supaya diaudit tiap tahun,” tegas bupati di hadapan Inspektur Inspektorat Lobar, Nara sumber serta seluruh peserta pelatihan.

Di tempat yang sama, Inspektur Inspektorat Kabupaten Lobar, H.Ilham dalam laporannya mengatakan, outcome dari kegiatan ini agar meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawasan.

“Tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi fungsional Inspektorat dalam pemeriksaan (Audit Investigatif,red) terkait penanganan pengaduan masyarakat,” kata Ilham. Dari pelatihan yang berlangsung dua hari ini, peserta dapat memahami tentang pemeriksaan, yaitu Audit Investigasi terkait perhitungan kerugian Negara. Peserta juga diharapkan mampu menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan tujuan tertentu terkait perhitungan kerugian Negara secara memadai.

Pelatihan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Inspektorat, BPKP Perwakilan NTB dan Kepolisian Resort Lobar. (lpa)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.