Cegah Pemotongan Sapi Produktif

48
kali tampilan.
Loading...

LOMBOKita – Untuk Mencegah pemotongan sapi (betina) produktif guna mencukupi ketersediaan bibit sesuai amanat Undang-undang nomor 18 tahun 2009, Kementerian Pertanian (Kementan) bekerjasama dengan Polri melalui Kabaharkam Polri melakukan monitoring bersama tim Kementan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Barat.

Kunjungan tim monitoring tersebut di terima bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy, diruang kerjanya, Selasa (20/8).

Analis Kebijakan Madya Bidang Binmas Baharkam Polri M. Seno Putro menyampaikan timnya, menemukan sedikitnya ada lima sapi (betina) produktif yang dipotong di rumah pemotongan hewan (RPH) di Lombok Timur.

Sehingga meminta pemkab untuk membuat aturan tegas, mencegah agar tidak ada lagi pemotongan sapi betina produktif tersebut.

 Pemerintah Provinsi NTB telah menyikapinya dengan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif. Penjabaran Perda tersebut, saat ini sedang dalam proses.

Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy di hadapan tim monitoring, labgaung memerintahkan OPD terkait, untuk segera mengkaji dan mempersiapkan draft Peraturan Bupati terkait pencegahan pemotongan sapi produktif ini.

” standart operasional prosudur (SOP) dalam pemotongan hewan juga harus disusun untuk segera diberlakukan,” perintahnya.

termasuk juga,berkaitan dwngan  pengalokasian dana di APBD untuk penggantian sapi produktif yang dipotong karena alasan tertentu, seperti kebutuhan ekonomi masyarakat yang sifatnya mendesak.

“Pemkab siap mengalokasikannya pada APBD 2020 mendatang,” ucapnya.

Selain itu bupati juga mengatakan kewajiban tersebut juga tertuang dalam undang-undang.” untuk pendanaan inipun kita akan libatkan Baznas Lotim,” jelasnya.

  Kondisi RPH yang dinilai masih kurang higienis juga menjadi sorotan tim. Mengingat pentingnya kebersihan daging karena akan dikonsumi, kondisi RPH ini harus segera dibenahi.

Faktor kebersihan tersebut juga menjadi salah satu standar yang mutlak dimiliki untuk persaingan dagang ke depan. Tidak hanya menyangkut daging, melainkan limbah dari RPH yang belum dikelola secara baik dan berpotensi mencemari lingkungan.

 Berdasarkan hal itu Bupati Sukiman memerintahkan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk melakukan standarisasi RPH.

“untuk tahap awal, standarisasi dilakukan terhadap RPH besar terlebih dahulu. Selain itu direncanakan juga untuk pemberian bibit sapi kepada masyarakat yang memiliki potensi dapat mengganggu Kamtibmas dengan kriteria tertentu,” paparnya.

 Pemda juga akan berkoordinasi dengan Polres Lombok Timur terkait hal ini.

Selain Binmas Polri dan tim dari Kementrian Pertanian, pada kesempatan tersebut hadir pula Kapolres Lombok Timur, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Asisten bidang Perekonomian Pembangunan dan Kesra setda Lombok Timur, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lombok Timur, serta Kepala Bagian Hukum Setda Lombok Timur.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.