Dewan Dorong Bupati Percepat Pendefinitifan Pejabat

162
kali tampilan.
- Advertisement -

LOMBOKita – Makin dekatnya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Priorita Anggaran Sementara (KUA – PPAS) APBD perubahan, Dewan Lombok Timur, meminta Bupati untuk segera mendefenitifkan pejabat kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum di definitifkan,

“Kita (Dewan,red) menginginkan yang membahasa APBD Perubahan ini, pejabat yang definitif, agar bisa action langsung,” ungkap Wakil Ketua DPRD Lombok Timur H Daeng Paelori.

Menurut Daeng, kalau yang ikut membahasa PLT, kadang mereka ragu dalam mengeksekusi anggaran, sehingga meminta Pemkab dalam hal ini Bupati dan wakil Bupati, untuk segera mendefinitifkan OPD yang masing lowong tersebut.

“ Pengguna tenaga kepala OPD ini adalah Bupati dan Wakil Bupati selaku kepala daerah. Bupati dan Wakil Bupati kita yakini sangat mengetahui siapa dan dimana yang akan ditempatkan,disinilah hak prerogatif bupati dikedepankan,” ucapnya,

Loading...

Terkait kegiatan Pansel menurut Daeng, hal itu sebatas formalitas saja, untuk melihat sejauh mana kompetensi pejabat.Memang dalam melakukan mutasi jabatan ini harus adanya rekomendasi dari KASN. Rekomendasi dari KASN, hal itu sebatas menjalankan ketentuan administratif. Penentu adalah Bupati sebagai pengguna. “Yang butuh itu adalah pemerintah daerah, bukan KASN,” katanya.

Dikatakan Daeng, dalam mendukung misi visi bupati dan wakil bupati,sepanjang prosudur hukum dijalankan, KASN diyakini akan mendukung dan mengeluarkan rekomendasi sesuai normatifnya,

“Kita tak ingin, ketika pilihan pejabat tidak sesuai dan tidak bisa menjalankan sesuai visi misi, maka hasil kerja tidak akan bisa maksimal, hal ini yang di khawatirkan,” paparnya.

Lebih lanjut Daeng Paelori mengatakan,  Sejumlah agenda pembangunan yang sudah dirancang diminta tidak molor hanya karena persoalan belum tuntasnya pengisian para pejabat.

“Banyak agenda penting yang butuh segera pembahasan, seperti pembahasan APBD Perubahan, APBD induk pada akhir tahun 2019 mendatang dan ketentuan lainnya,” sebutnya, karena kalau masih di Pltkan, hal ini tak apa yang sudah dirancang tak akan bisa berjalan maksmimal..

Posisi pejabat Plt dinilai akan menimbulkan kegamangan di tingkat eksekutif. Tidak mengetahui dirinya apakah akan di pindah kemana. “Bupati tegas saja mengambil kebijakan. Ambil langkah tegas melantik pejabat yang diyakini bisa menjalankan visi dan misinya,” jelasnya..

 

Komentar Facebook

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.