Dewan Minta BPK Audit Dana Komite Pemekaran Lombok Timur

"Apa payung hukum sehingga Bupati memberikan anggaran untuk komite pemekaran Lotim"

505
kali tampilan.
Anggota DPRD NTB H. Najamuddin Mustofa
Loading...

LOMBOKita – Anggota DPRD NTB H. Najamuddin Mustofa meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk turun melakukan audit dana hibah Komite Pemekaran Lombok Timur (Lotim) tahun 2019.

Audit dana hibah miliaran rupiah itu penting agar masyarakat mengetahui arah penggunaan dan pertanggungjawabannya. Karena itu uang masyarakat

“BPK RI harus turun audit dana komite pemekaran Lotim yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui bantuan hibah,” tegas politisi Partai Amanat Nasional itu.

Selain itu, kata Najamudin, dana komite pemekaran itu harus semuanya diaudit. Tidak saja dana hibah tahun 2019, tetapi juga dana bantuan hibah sebelumnya dengan nilai yang tidak kalah fantastis.

Anggota DPRD Dapil Lombok Timur bagian selatan itu juga mempertanyakan hasil kerja komite hingga saat ini yang belum terlihat, sementara dana yang dikucurkan sangat banyak.

“Harusnya komite pemekaran bisa memperjuangkan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan (KLS) dengan anggaran yang begitu besar sebelum kran moraturium ditutup pemerintah pusat,” tandas Najamudin.

Loading...

Najamudin yang juga tokoh wilayah selatan itu juga mempertanyakan Bupati Lombok Timur yang memberikan dana bantuan kepada Komite Pemekaran Lombok Timur, padahal pemerintah pusat saja belum membuka kran pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Apa yang menjadi payung hukum sehingga Bupati memberikan anggaran untuk komite pemekaran lagi tahun 2019, padahal moratorium belum dibuka pemerintah pusat,” tandasnya.

“Saya mendukung pemekaran, tapi hendaknya melihat regulasi terlebih dahulu agar perjuangan itu tidak sia-sia dan menghambur-hamburkan keuangan daerah,” ujar Najamudin Mustofa.‎

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.