Dilema Dibalik Lelang Randis, OPD Berteriak Minta Jatah Randis

144
kali tampilan.

” Berharap Bupati Baru Batalkan Lelang Randis,”

LOMBOKita – Lelang kendaraan dinas yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Diakhir masa jabatan mantan Bupati Lotim, HM.Ali BD menjadi dilema. Pasalnya sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Daerah berteriak minta jatah penambahan  kendaraan operasional untuk menunjang kerja dilapangan.

” Kami melihat lelang randis yang dilakukan Pemerintah daerah memunculkan dilema,karena kami juga membutuhkan penambahan randis tapi tidak diberikan,” kata para Kepala OPD dan pejabat di Lotim yang enggan dikorankan namanya.

Para kepala OPD juga meminta kepada Bupati Lotim untuk meninjau ulang lelang randis yang dilakukan. Apalagi randis roda empat yang dilelang masih sangat layak sekali untuk digunakan sebagai kendaraan operasional dalam menunjang pelayanan tugas dilapangan.

Sementara pada satu sisi kami melihat kalau yang mendapatkan pelelangan tersebut, justru ada oknum pejabat yang sudah meninggal meninggal dunia. Sedangkan ada pejabat yang mengajukan justru tidak dikabulkan oleh pimpinan.

” Masak pejabat yang sudah meninggal mendapatkan lelang randis,sedangkan pejabat lainnya yang akan pensiun mengajukan justru tidak dapat,sehingga menjadi pertanyaan,” ujar para kepala OPD.

” Mudah-mudahan nantinya Bupati Lotim yang baru meninjau kembali masalah lelang randis tersebut,dengan membatalkan,karena pada masa peralihan pemerintahan dulu dilakukan lelang,kemudian dibatalkan lelang oleh bupati baru,” harapnya.

Kabag Umum Setdakab Lotim, M.Zaedar Rahman saat dikonfirmasi mengakui pemerintah kabupaten Lotim melakukan lelang kendaraan dinas sesuai dengan kebijakan atau kewenangan Bupati Lotim yang telah diatur dalam PP No 84 tahun 2014.

” Memang ada lelang randis sesuai dengan kebijakan Bupati,”tegas Kabag Umum Setdakab Lotim, M.Zaedar Rahman.

Namun begitu, kata Zaedar, pihaknya mengetahui secara pasti berapa yang dilelang,karena SK-nya belum saya terima. Karena yang menangani prosesnya ada di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah.

” SK belum kami terima karena masih di BPKAD yang memproses masalah lelang randis sesuai dengan aturan yang ada,” katanya.

Sementara saat ditanya mengenai randis yang dilelang masih banyak yang layak pakai, Kabag Umum tidak berani memberikan penjelasan lebih banyak. Karena secara pasti SK-nya belum diterimanya.

” Kalau sudah saya terima SK baru bisa jawab jumlah randis yang dilelang,” tambahnya.

Hal yang sama dikatakan Kabag Humas dan Protokol Setdakab Lotim, Ahmad Subhan mengatakan kalau masalah pelelangan randis itu menjadi kewenangan kepala daearah dan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang diatur dalam PP No.84 tahun 2014.

” Kepala daerah memiliki kewenangan untuk lakukan lelang randis dengan mengacu pada aturan main yang ada,” kata Subhan.

Begitu juga dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Lotim membenarkan ada pelelangan kendaraan dinas. Dengan dilakukan secara tertutup dan tidak terbuka mengacu pada ketentuan peraturan yang berlalu.

” Lelang randis itu kebijakan atau kewenangan  Bupati dan dilakukan secara tertutup,” kata pejabat BPKAD Lotim.

Keterangan foto Randis opersional Pemkab Lotim.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here