Dokter Spesialis Dikarantina, BPJS Tutup Pelayanan di RSUD Praya

54
kali tampilan.
Loading...

LOMBOKita – RSUD Praya sejak Kamis (4/6/2020) mengeluarkan surat edaran tentang penutupan pelayanan poliklinik dalam, anak, syaraf dan kulit kelamin. Hal tersebut dilakukan lantaran tenaga dokter spesialis yang menangani sedang menjalani karantina karena positif covid-19.

Penutupan pelayanan BPJS itu mulai berlaku sejak Kamis (4/6/2020) hingga batas waktu yang belum ditentukan

Direktur RSUD Praya, dr. Muzakir Langkir mengungkapkan, penutupan sementara dilakukan karena pihak BPJS tetap bersikukuh pada Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara RSUD Praya dan BPJS. Sebab, kata Langkir, pelayanan di rumah sakit rujukan untuk empat poliklinik harus ditangani langsung oleh dokter spesialis atau subspesialis.

“Kami sudah mencoba komunikasikan dengan pihak BPJS agar pasien bisa ditangani oleh dokter umum, tetapi mereka (BPJS) tetap berpatokan pada SPK yang ada,” ucap dr. Langkir ditemui di Kantor Bupati Lombok Tengah, Kamis (4/6/2020).

“Jika tidak ditutup, pasien BPJS yang datang berobat ke rumah sakit nanti akan ditanggung siapa. Kan kami juga yang akan repot, makanya kami terpaksa tutup,” imbuh dr. Langkir.

Loading...

Meski demikian, dr. Langkir berharap, BPJS dapat memberikan kelonggaran di masa pandemi ini agar pasien BPJS yang datang berobat bisa mengajukan klaim pembayaran meski ditangani oleh dokter umum.

“Saya sudah minta bantuan pak Sekda untuk kembali melakukan lobi dengan pihak BPJS, mudahan berhasil. Sebab, kasihan juga masyarakat yang sudah rutin bayar iuran tiap bulan tetapi tidak dapat menggunakan hak-hak kepesertaannya itu,” harap dr. Langkir.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong Made Sukmayanti tidak menampik adanya penutupan sementara layanan pasien BPJS di RSUD Praya Lombok Tengah.

“Kami klarifikasi memang benar memberikan saran penghentian sementara layanan terhadap 4 poliklinik di RSUD Praya, yaitu poliklinik dalam, poliklinik anak, poliklinik syaraf, dan poliklinik kulit kelamin. Hal itu berdasarkan informasi yang kami dapat dari RSUD Praya bahwa saat ini belum tersedianya dokter spesialis yang menangani 4 poliklinik di atas,” ungkap Made melalui siaran tertulis.

Menurut Made, saran penghentian 4 layanan poliklinik di RSUD Praya sejalan dengan regulasi yang tertuang pada lampiran PMK No. 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Bab IV huruf C tentang Manfaat Jaminan Kesehatan yang menyatakan bahwa pemeriksaan pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis.

“Aturan itu juga tertuang dalam pasal 47 dalam Perpres No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional,” kata Made.

Meski demikian, kata Made Sukmayanti, penutupan sementara layanan pada 4 poliklinik di RSUD Praya tidak menghambat peserta JKN-KIS yang membutuhkan pengobatan.

“Peserta JKN-KIS yang berada di Lombok Tengah dan membutuhkan pengobatan kepada 4 dokter spesialis (spesialis dalam, spesialis anak, spesialis syaraf, dan spesialis kulit dan kelamin) tidak usah khawatir karena masih bisa berobat ke dua rumah sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, yaitu Rumah Sakit Cahaya Medika untuk poli dalam, poli anak, dan poli syaraf dan RSI Yatofa bagi yang membutuhkan pengobatan di Poliklinik anak, khusus untuk yang membutuhkan poli kulit sementara dari FKTP akan merujuk ke Mataram,” ungkap Made.

Menanggapi informasi yang beredar BPJS Kesehatan tidak mau menanggung pelayanan kesehatan bagi pasien Covid-19, Made Sukmayanti menegaskan informasi tersebut tidak benar. Sebab, hal itu sudah diatur dalam Perpres No. 82 Tahun 2018 pasal 52 huruf O mengatur tentang pelayanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS Kesehatan adalah pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah.

“Pasal ini mengatur larangan untuk BPJS Kesehatan pelayanan kesehatan akibat wabah, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 telah ditetapkan bahwa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional. Sehingga untuk pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah,” ungkap Made Sukmayanti.

Lalu apa peran BPJS Kesehatan di masa Pandemi?
Pemerintah telah memberikan penugasan khusus kepada BPJS Kesehatan untuk melakukan verifikasi klaim Covid-19 di rumah sakit, sesuai dengan PMK. Hal tersebut sesuai dengan surat dari Menteri Koodinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor: S.22/MENKO/PMK/III/2020 tentang penugasan khusus verifikasi klaim Covid-19.

Sementara itu, kata Made, Kementerian Kesehatan juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan pasien penyakit infeksi emerging tertentu bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

BPJS Kesehatan dan Kementerian/Lembaga terkait telah menyiapkan hal-hal pendukung seperti kesiapan sistem informasi dan prosedur, aplikasi penunjang, serta sosialisasi kepada verifikator BPJS Kesehatan dan rumah sakit.

“Jika ada isu yang beredar bahwa BPJS Kesehatan bersembunyi dan tidak berperan dalam masa pandemi Covid-19 bisa dipastikan itu berita yang tidak benar karena sesuai dengan surat dari Menteri Koodinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor: S.22/MENKO/PMK/III/2020 tentang penugasan khusus verifikasi Klaim Covid-19 dan BPJS Kesehatan siap untuk melaksanakan tugas yang diemban tersebut. Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa dalam situasi saat ini, semua pihak harus bergotong royong, bahu membahu dan bersatu,” tutup Made.

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.