DPRD Lotim Beberkan Soal Traksaksi dan Intervensi Proyek di OPD

156
kali tampilan.
Loading...

LOMBOKita Wakil Ketua Komisi II DPRD Lotim, Mulyadi membeberkan adanya dugaan traksaksi jual beli yang terjadi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lotim. Salah satunya di lingkungan Dinas Pendidikan Lotim, dengan traksaksi 20 persen dari nilai proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperoleh.

” Saya mengatakan seperti ini karena Sekolah tempat saya yang digitukan sama oknum pihak Dinas Pendidikan, dengan mematok harga 20 persen dari nilai proyek DAK tersebut,” tegasnya dihadapan sejumlah Kepala OPD, LSM dan anggota DPRD Lotim dalam hearing, Rabu (6/11).

Ia menjelaskan pihaknya dikasih tahu oleh pengajar di sekolah akan diberikan proyek DAK, akan tapi harus memberikan 20 persen dari nilai proyek tersebut. Sehingga dirinya langsung mengatakan tidak jadi menerima proyek itu kalau seperti itu penekanan pihak dinas.

” Saya langsung menolak proyek itu, lebih baik kami tidak dapat ketimbang melakukan perbuatan tidak terpuji seperti itu,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga mensinyalir kalau dugaan permainan dan intervensi proyek tersebut, tidak terjadi di Dinas Pendidikan, akan tetapi di dinas lain kemungkinan seperti itu terjadi. Apalagi Bupati Lotim pernah menceritakan kepada kami mengenai masalah ini.

Loading...

Maka ini tentunya perbuatan yang salah tidak boleh dibiarkan, melainkan harus diberantas sehingga tidak ada lagi ditemukan. ” Mungkin di OPD lain  lebih parah, karena di Dinas Kesehatan dan Pendidikan diduga ada yang mengskenarionkan mengenai masalah proyek ini,” tukasnya.

Bahkan tidak itu saja, tambah Mulyadi, sungguh enak sekali ada oknum yang memainkan proyekdi sejumlah OPD tersebut, begitu juga mengenai masalah barang yang ada di pos bangunan, dimana oknum dinas mengiyakan saja barang yang paling tipis dan yang tebal ditolak karena tidak mengikuti keinginan dari pemegang proyek.

” Konsultan bangunan diduga ikut bermain dengan mengatakan tidak ada barang di Lombok sehingga tidak bisa dikerjakan, dengan merekomendasikan pembelian barang ke luar pulau Lombok, sehingga kalau itu terjadi namanya zolim dan pimpinan dewan harus mengawasi OPD,” tandasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.