KIRI: Kantor Desa Dasan Borok yang disegel tahun 2016, dan KANAN: Kantor Desa Gerung Permai yang disegel pemilik lahan pada Jumat (12/1/2018)

LOMBOKita – Dua Kantor Desa di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat bernasib sama, harus ditutup oleh pemilik lahan lantaran belum lunas dibayar oleh pemerintah desa setempat.

Kedua Kantor Desa itu adalah Desa Gerung Permai dan Desa Dasan Borok. Pemilik lahan menuntut pembayaran dari pemerintah desa.

Kantor Desa Dasan Borok disegel pemilik lahan yang juga mantan calon Kepala Desa inkamben M.Rofii yang kalah dalam Pilkades 2016 lalu.sementara Kantor Desa Gerung Permai disegel pemilik lahan, H Nurul yang juga ayah dari Kades inkamben H. Karyawan yang kalah dalam Pilkades tahun 2017.

Camat Suralaga, H. Supriyadi saat dikonfirmasi wartawan mengakui persoalan penyegelan kedua kantor desa itu lantara sama-sama menuntut ganti rugi atas pembayaran lahan kantor desa yang belum dilunas.

“Dua Desa di Suralaga yakni Dasan Borok dan Gerung Permai kasusnya sama, gara-gara lahan belum dibayar setelah Pilkades,” tegas Camat.

Ia menjelaskan pemilik lahan Kantor Desa Gerung Permai meminta tambahan pembayaran lahan tempat berdirinya kantor Desa. Sementara pihak desa telah melakukan pembayaran. Bahkan membuatkan akta jual beli, akan tapi pemilik lahan tidak mau menandatanganinya.

“Sebelumnya kami sudah melakukan komunikasi dengan pemilik lahan dan Kades yang sekaligus anaknya, akan tapi pemilik lahan tetap ngotot untuk minta tambahan harga lahan,” tegasnya.


Berita terkait:

Kalah Pilkades, Kantor Desa Gerung Permai Disegel

Kapolres Minta Pemilik Lahan Buka Segel Kantor Desa

Kantor Desa Disegel, Kadis PMD Lotim Tunggu Laporan Camat

Kantor Desa Dasan Lekong Dibobol Maling

Sementara itu, tambah Camat Suralaga, untuk Desa Dasan Borok juga pemilik lahan yang juga mantan Kades yang kalah dalam Pilkades melakukan hal yang sama.

Dengan alasan menuntut ganti rugi atas lahan tempat berdiri kantor desa tersebut. Akan tetapi karena pemilik lahan tidak bersabar yang akhirnya menguasai lahan kantor desa sampai saat ini.

Pemerintah desa terpaksa mencari tempat berkantor agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

” Kedua desa itu penyegelan dilakukan pasca Pilkades dan menjelang akan peantikan Kades terpilih,” tambahnya.

Komentar Anda