Burung Walet Masih Jadi Potensi Pajak Mataram

Ekonomi
Typography

LOMBOKita - Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram HM Syakirin Hukmi mengatakan, pajak sarang burung walet masih menjadi salah satu sumber potensi pajak daerah di kota ini.

"Meskipun dari tahun ke tahun realisasi pajak sarang burung walet tidak pernah mencapai target, tetapi hingga kini masih dipertahankan," katanya kepada wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu.

Syakirin mengakui, masih dipertahankannya pajak sarang burung walet sebagai salah satu sumber potensi pajak daerah karena Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet masih ada.

Dengan demikian, pihaknya tidak bisa serta merta menghapus sumber pendapatan pajak daerah tersebut, kendati targetnya tidak pernah tercapai.

"Untuk target pajak sarang burung walet tahun 2016 sebesar Rp5 juta dengan realisasi hanya Rp500 ribu, karena tidak capai target tahun ini kami kembali menargetkan pajak sarang burung walet sebesar Rp5 juta," katanya.

Menurutnya, sebenarnya pihaknya telah memiliki data tentang pengusaha sarang burung walet, tapi untuk melakukan pungutan terhadap pajak sarang burung walet belum bisa dilakukan karena pengusaha tidak memiliki izin.

"Tanpa adanya izin usaha, kami tidak bisa menarik pajak. Jadi selama ini kami sifatnya pasif, menunggu siapa pengusaha yang mau membayar pajak atas kesadarannya sendiri," katanya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram Cokorda Sudira Muliarsa sebelumnya, menilai keberadaan pajak sarang burung walet selama ini dinilai tidak potensional.

"Karenanya, dalam pembahasan peraturan daerah ke depan kami akan mengusulkan agar Perda tentang Pajak Sarang Burung Walet bisa dihapuskan," katanya.

Ia mengatakan, selama ini pihaknya memang belum pernah mengeluarkan izin usaha sarang burung walet, sebab dari hasil pendataan yang dilakukan para pengusaha sarang burung walet tidak memiliki tempat khusus.

Para pengusaha sarang burung walet rata-rata menggunakan rumah toko (ruko) untuk peternakan burung walet, sementara izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin-izin lainnya yang melekat pada mereka bukan izin usaha sarang burung walet.

"Jadi kami tidak bisa mengeluarkan izin usaha sarang burung walet sebagai dasar untuk penarikan pajaknya," katanya. (ant)