FRB Minta Aparat Penegak Hukum Usut Tuntas Kasus Dugaan Pemotongan Honor PPS

87
kali tampilan.

 

LOMBOKita -Forum Rakyat Bersatu  (FRB) Lombok Timur meminta kepada aparat kepolisian,kejaksaan maupun komisi pemberantas korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas indikasi dugaan pemotongan honor Petugas Pemungutan Suara (PPS) di Lotim. Dengan alasan untuk pemotongan pajak dan pph.

” Aparat harus turun tangan untuk mengusut tuntas kasus tersebut dengan meminta pertanggunggungjawaban pihak KPU Lotim maupun jajarannya,” kata Ketua FRB Lotim, Eko Rahardi kepada media ini.

Ia menjelaskan kalau melihat persoalan dugaan pemotongan honor PPS tersebut.Hanya baru sebagian kecil dari persoalan yang ada,karena dirinya mensinyalir atau menduga ada persoalan lainnya yang lebih besar,sehingga tentunya tinggal di telusuri saja oleh aparat penegak hukum.

Namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan berani mengungkapkan ke publik,terutama penyelenggara pemilu dibawah seperti PPK,PPS maupun KPPS. Entah mungkin karena ada rasa takut atau merasa ada tekanan dari oknum-oknum yang ada di dalam KPU Lotim itu sendiri.‎

Sementara pada satu sisi masalah dugaan pemotongan honor PPS tersebut telah mencuat ke media massa. Sehingga tentunya ini bukan menjadi rahasia lagi.

” Dengan kasus dugaan pemotongan honor PPS ini sebagai celah bagi aparat kepolisian untuk mengungkap kasus lainnya yang mengarah ke dugaan tindak pidana korupsi,” ujarnya seraya mengatakan apalagi dana yang Pilkada mencapai Rp 42 Milyar sehingga tentu sangat rentan disalahgunakan atau diselewengkan.‎

Eko juga melihat dengan adanya pemberitaan yang menyangkut masalah dugaan pemotongan honor PPS maupun yang lainnya. Sepertinya kelihatannya  pihak KPU Lotim bersama jajarannya kelihatan panik dan ada rasa ketakutannya dengan persoalan yang sudah mulai muncul publik.

” Kalau memang tidak bersalah atau tidak pernah melakukan itu, buat apa panik dan takut,simple saja gitu aza kok repot,” tandas Ketua FRB Lotim,Eko Rahardi yang juga seorang advokat ini.