Guru Non PNS tidak Perlu Pusing, Iuran BPJS Dipotong Lewat Insentif

72
kali tampilan.
Kepala madrasah dan guru tengah melakukan sosialisasi terkait Perpres No 64 Tahun 2020 tentang Jamkes.

LOMBOKita – Para guru non pegawai negeri sipil (PNS) di lembaga pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama Lombok Tengah merasa bersyukur dan berterima kasih, karena memiliki jaminan kesehatan. Itu lewat kebijakan pemerintah yang mengambil angsuran pembayaran BPJS Kesehatan.

Setiap bulan dana insentif mereka dipotong secara otomatis lewat BPJS Kesehatan setiap bulan. Dengan begitu, mereka tidak dipusingkan dengan membayar sendiri ke BPJS Kesehatan. Itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Peresiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020.

Jaminan kesehatan tidak saja guru bersangkutan, tapi keluarga. Dari anak dan istri. Nilainya sebesar Rp 22.000 per bulan dengan tanggungan lima anggota keluarga, kalau mandiri sebesar Rp 60.000 per bulan per orang, kalau dikalikan lima, maka nilainya sebesar Rp 300.000 per bulan dengan tanggungan lima anggota keluarga. Itu dengan kelas yang sama.

Zeinta Tour and Travel - Solusi Ke Baitullah
Zeinta Tour and Travel

Iuran BPJS Kesehatan diambil langsung Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN). “Kami merasa bersyukur karena pemerintah memberikan fasilitas kepada kami guru non PNS. Alhamdulillah,” kata Sekertaris LP Ma’arif NU Lombok Tengah, Tajuddin M,Pd pada wartawan, Senin (18-1-2020).

Atas nama guru non PNS, Tajuddin merasa terbantu dengan kebijakan yang ada tersebut. “Alhamdulillah, kami tidak dipusingkan dengan membayar sendiri. Tapi cukup lewat insentif yang kami terima setiap bulan,” kata pria yang juga menjadi guru di Madrasyah An-Nur Bongak Desa Tumpak ini.

Hal yang sama disampaikan Kepala Madrasyah Ibtidaiyah (MI) Al-Ma’rif Sunah Desa Pengembur, Suparlan. Baginya iuran yang diambil dari insentif guru memang sangat membantu mereka yang saat ini berstatus non PNS. Karena baginya, jaminan kesehatan ini sangat penting bagi para tenaga pendidik ini.

“Perhatian pemerintah sudah sangat laur biasa, karena selain insentif tapi ada juga Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi kita yang berstatus non PNS sebesar Rp 1.800.000 per orang dan kita merasa bersyukur, karena iuran yang hanya Rp 22 ribu untuk anggota keluarga dan ketimbang kita lakukan perorang atau BPJS mandiri,” terangnya.

- Adv -

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.