Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf,

LOMBOKita – Pengembangan energi baru terbarukan saat ini bukan sekadar tren yang dirasakan di berbagai negara, tetapi sudah menjadi kebutuhan mengingat semakin meningkatnya keperluan energi di tengah pesatnya pertumbuhan populasi dunia.

Tidak heran bila mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama juga pernah mengatakan bahwa akhirnya umat manusia perlu menciptakan jenis energi yang bersih dan terbarukan dalam rangka mengubah baik aspek perekonomian, meningkatkan pengamanan dan menyelematkan planet dari ancaman perubahan iklim.

Di Indonesia, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyatakan, sektor energi kerap menjadi isu sensitif bagi stabilitas dan keamanan global sehingga dunia saat ini perlu didorong mengembangkan energi baru dan terbarukan.

“Saat ini dunia darurat memerlukan energi baru terbarukan guna menjamin efisiensi dan sejalan dengan pertumbuhan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan,” kata Nurhayati di Jakarta, Jumat (18/5).

Untuk itu, ujar dia, BKSAP DPR RI juga kembali mencetuskan penyelenggaraan Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan dengan tema “Kemitraan menuju Energi Terbarukan bagi Semua”.

Gagasan Forum Parlemen Dunia yang dijadwalkan bakal digelar pada September 2018 bakal menyoroti bahwa sumber-sumber energi konvensional yang tidak terbarukan dinilai masih menjadi sumber energi yang mengakibatkan pemanasan global.

Politikus Partai Demokrat itu menegaskan, parlemen sebagai institusi krusial memiliki peranan penting menentukan arah kebijakan pemerintah terkait perundangan, anggaran, pengawasan dan diplomasi luar negeri, dengan tujuan menyejahterakan masyarakat dunia serta menjaga kesinambungan planet bumi.

Sebelumnya, Pemerintah RI melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan telah siap menganggarkan dana revitalisasi sebesar Rp66 miliar untuk memperbaiki 52 pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) di seluruh penjuru Indonesia yang saat ini dalam kondisi rusak dan belum diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Noor Arifin Muhammad di sela-sela peresmian pembangkit listrik tenaga surya terpusat di desa Bencah Umbai, kabupaten Siak, Riau, Kamis (5/4), mengungkapkan bahwa untuk saat ini, pemerintah hanya akan melakukan revitalisasi pada 52 unit dari sekitar 68 unit infrastruktur yang mengalami kerusakan, pada pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga hybrid (diesel dan surya), pembangkit listrik tenaga sampah kota (PLTSa) dan pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm).

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan infrastruktur pembangkit listrik rusak. Selain disebabkan oleh bencana alam, juga disebabkan oleh kevakuman pengelola pembangkit karena belum diserahterimakan kepada pihak pemda sementara masa pemeliharaan dari kontraktor sudah selesai.

Bahkan, bagi pembangkit listrik yang nilainya di atas Rp10 miliar, prosedur serah terimanya lebih rumit karena harus mendapatkan persetujuan Presiden, yang biasanya membutuhkan waktu lebih dari setahun.

Noor menuturkan, proses lelang sebenarnya telah dimulai pada tahun 2017, tapi baru tahun ini efektifnya dan revitalisasi dijadwadlkan rampung hingga akhir tahun.

Sebagaimana diketahui, Ditjen EBTKE telah membangun 686 unit pembangkit listrik EBT dengan total nilai mencapai Rp3,01 triliun.

Dari jumlah tersebut, 126 unit dengan total nilai mencapai Rp1,044 triliun belum diserahterimakan ke Pemda. Sementara, 68 di antaranya dengan total nilai sebesar Rp305 miliar mengalami kerusakan berat dan ringan.

Peran penting Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana mengatakan, asosiasi memiliki peran penting dalam perkembangan sektor energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

Dengan demikian, Rida Mulyana mendorong agar asosiasi dapat terus menjadi mitra sekaligus pengawas kinerja pemerintah.

Apalagi, Rida mengingatkan bahwa sektor EBT di Indonesia memiliki prospek yang cerah, sehingga keterlibatan pihak asosiasi sebagai representasi industri sangat dibutuhkan pemerintah.

Dalam acara soft launching 6th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2018 di Jakarta, Selasa (8/5), Rida menyadari bahwa pihaknya tidak menutup mata kalau terdapat desakan dari pihak asosiasi untuk meninjau ulang sejumlah kebijakan guna meningkatkan iklim investasi sektor EBT.

Namun, ia menegaskan bahwa saat ini pemerintah tidak dalam posisi untuk meninjau ulang (kebijakan) karena kepentingan masyarakat yang menjadi pertimbangan utama.

Sementara itu, Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengungkapkan pemerintah menargetkan investasi sektor energi baru terbarukan (EBT) pada 2018 sebesar 2,01 miliar dolar AS.

Arcandra Tahar di Jakarta, Selasa (24/4) memaparkan bahwa target investasi tertinggi berasal dari tenaga air sebesar 754 MW diikuti oleh mikro hidro dengan porsi total sebesar 286,8 MW.

Wakil Menteri ESDM melanjutkan, pihaknya sangat optimistis terhadap pengembangan EBT di Indonesia ke depannya. Pasalnya, ungkap dia, sebanyak 70 kontrak Power Purchase Agreement (PPA) juga telah ditandatangani selama 2017.

Dari jumlah tersebut, tiga telah masuk tahap Commercial Operation Date (COD) dan 22 berada pada fase konstruksi.

Adapun rincian jumlah kontrak PPA yang diteken selama 2017 yakni, dua kontrak pada Januari dengan total kapasitas sebesar 13,5 MW (minihidro 10 MW; biomassa 3,5 MW), dua kontrak pada Mei dengan total kapasitas sebesar 11 MW (minihidro 9 MW; biogas 2 MW), 46 kontrak selama Agustus dengan kapasitas mencapai 257,6 MW (minihidro 175,8 MW; biomassa 29 MW; biogas 7,8 MW; Surya 45 MW), dan sembilan kontrak pada November dengan kapasitas mencapai 640,9 MW (minihidro 39,6 MW; air 515 MW; panas bumi 86 MW).

“Ini (jumlah PPA yang diteken) menjadi yang terbesar dalam sejarah pengembangan EBT di Indonesia. Oleh karena itu, saya optimistis EBT akan memiliki masa depan yang cerah ke depannya,” ungkap Arcandra.

Sementara itu Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusantara PLN Djoko R. Abumanan mengatakan, baru sebanyak 24 kontrak PPA yang telah mendapatkan financial closing atau pendanaan, sedangkan sisanya ada yang masih tahap proses pendanaan atau belum sama sekali.

Dukungan finansial Sedangkan sejumlah pihak menilai bahwa program pengembangan EBT di berbagai daerah membutuhkan dukungan skema finansial yang kuat sehingga hal tersebut dapat terwujud dan menggantikan penggunaan energi fosil yang masih dominan di Tanah Air.

Seperti Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Hindun Mulaika yang mengingatkan bahwa program EBT tentu saja membutuhkan dukungan skema finansial.

Dukungan skema finansial tersebut, menurut Hindun Mulaika, perlu dimulai oleh pemerintah daerah, dan kemudian harus didukung pula oleh sektor perbankan.

Hindun mencontohkan, pengembangan panel surya atap dapat menjadi contoh dari sumbangsih setiap individu atau keluarga untuk mengatasi perubahan iklim dan menghilangkan polusi.

Misalnya di Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia diharapkan dapat terus mengembangkan berbagai program yang mendorong terwujudnya energi terbarukan yang bersih yang dapat bermanfaat untuk seluruh kalangan masyarakat.

“Sebagai kota pusat pemerintahan dan ibukota negara, Jakarta seharusnya bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya di Tanah Air dalam melawan perubahan iklim, dengan mulai beralih ke energi terbarukan,” kata Hindun Malaika.

Hindun juga memaparkan, pihaknya mendorong pemerintah agar segera mengatasi permasalahan lingkungan perkotaan secara tuntas.

Menurut dia, Jakarta memiliki segudang persoalan lingkungan, mulai dari polusi udara yang bersumber dari industri, kendaraan bermotor, bahkan pembangkit listrik batubara, hingga timbunan sampah yang tidak terkontrol.

Sedangkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil, lanjutnya, semakin memperburuk pencemaran polusi udara di ibukota negara.

Ia mengingatkan bahwa telah lebih dari 100 kota di seluruh dunia saat ini yang telah menggunakan minimal 70 persen sumber energinya berasal dari energi terbarukan.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan sampah berpotensi sebagai sumber energi terbarukan.

“Sampah itu sebenarnya bukan semata-mata untuk kita memenuhi kebutuhan atau rasio elektrifikasi dari energi baru terbarukan tapi lebih kepada masalah lingkungan hidup,” kata Jonan di Jakarta, Selasa (3/4).

Jonan menyampaikan hal itu pada Rakornas Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dia menekankan bahwa masalah sampah adalah masalah pemerintah daerah sehingga tidak serta merta didorong penyelesaiannya pada pemerintah pusat.

Dengan adanya koordinasi yang kuat dan dorongan dari berbagai pemerintahan lokal di berbagai daerah, maka pengembangan EBT juga diperkirakan bakal melesat.

Sebagai penutup, tidak salah bila mantan Presiden AS lainnya, Jimmy Carter, pernah menyatakan bahwa berbagai pihak perlu bertindak sekarang untuk mengontrol masa depan energi kita, dan tidak membiarkan masa depan yang mengontrol kita.