Inilah 4 Program Unggulan Fiddin Majukan Lombok Timur

157
kali tampilan.

LOMBOKita – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur HM Syamsul Luthfi – H. Najamuddin Moestofa atau yang dikenal dengan sebutan Fiddin telah menyediakan 4 program unggulan untuk kemajuan daerah Patuh Karya itu.

4 Program Unggulan pasangan calon dengan nomor urut 4 untuk Pilkada Lombok Timur itu antara lain, Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Lombok Selatan (KLS), Program Sunrise of Lombok, Program Garda Ampuh dan Program Kelompok Pemuda Mandiri (KPM).

Pasangan calon dengan jargon Lombok Timur BARU (Beriman, Aman, Religius dan Unggul) ini diusung Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepakat untuk menjadikan daerah Patuh Karya itu lebih maju lagi.

Kembali

1. Program Pembentukan Kabupten Lombok Selatan

Terbentuknya Kabupaten Lombok Selatan (KLS) telah lama diwacanakan HM Syamsul Luthfi, sejak menjadi Wakil Bupati Lombok Timur. Atas ide cemerlang itu, kakak kandung Gubernur NTB TGB TGH Muhammad Zainul Majdi ini disebut sebagai Penggagas dan Inisiator terbentuknya Daerah Otonom Baru Lombok Selatan.

Namun, pembentukan Kabupaten Lombok Selatan (KLS) itu hingga saat ini belum bisa terwujud. Bisa jadi, keterbatasan ruang gerak dan kebijakan HM Syamsul Luthfi selaku inisiator yang saat itu hanya menjabat sebagai Wakil Bupati.

Karena itu, Syamsul Luthfi bertekad akan mempercepat proses pembentukan KLS jika terpilih sebagai Bupati Lombok Timur pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 mendatang. Bahkan, menjadikannya sebagai salah satu program prioritas.

“Sebab, kita sudah mengeluarkan dana besar untuk perjuangan pembentukan KLS. Sayang kalau tidak dilanjutkan, dan tinggal selangkah lagi bakal terwujud,” kata Syamsul Luthfi yang berpasangan dengan H. Najamuddin Moestofa.

Beberapa pembangunan yang juga hasil pemikiran besar yang ditoreh HM Syamsul Luthfi untuk kemajuan daerah Kabupaten Lombok Timur diantaranya pemekaran desa dan perjuangan membangun Dam Pandan Duri. Saat rencana ini, Syamsul Luthfi sedang menjabat sebagai Ketua DPRD Lombok Timur, dan kursi Bupati diduduki HM Ali Bin Dachlan.

Eksekutif dan legislatif waktu itu, sepakat memulai melakukan pembebasan lahan seluas 450 hektar lebih dengan dana yang bersumber dari APBD Lotim setelah pemerintah pusat kembali memberikan sinyalemen bahwa Pemerintah Pusat siap menganggarkan dana pembangunan Dam Pandan Dure asalkan Pemda bisa membebaskan lahan.

Memang saat itu pemerintah daerah tidak mampu membayar sekaligus mengingat terbatasnya APBD yang masih berkisar Rp 700-an miliar. Namun antara Bupati Ali Bin Dachlan bersama Ketua DPRD Syamsul Luthfi sepakat melakukan pembebasan lahan dengan beberapa kali APBD yakni APBD tahun 2005 hingga APBD tahun 2008.

“Setiap kali kami menetapkan APBD, tak pernah luput kami selipkan anggaran setiap tahun untuk pembebasan lahan Pandan Dure, karena kami tahu betul Pandan Dure ini adalah satu-satunya jawaban untuk mengatasi kesulitan air irigasi wilayah selatan,” sebut HM. Syamsul Luthfi.