Inilah Tanggapan Kepala Daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi di DPRD Lotim

54
kali tampilan.
Bupati Lombok Timur HM Sukiman Amy
Loading...

LOMBOKita – Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy memberikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi fraksi pada Rapat Paripurna III masa sidang I dengan agenda Penyampaian Tanggapan Kepala Daerah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Lotim atas Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Selasa (17/11/2020),

Mengawali tanggapannya, Sukiman memberikan tanggapan terhadap Pandangan Fraksi PDIP terkait, realisasi APBD tahun 2020.

Dijelaskan Realisasi APBD Kabupaten Lotim TA 2020 hingga 15 November dari sisi realisasi pendapatan sebesar Rp2,151 triliun lebih atau 83,27 % dari anggaran sebesar Rp2,584 triliun lebih.

Sedangkan realisasi belanja dari anggaran sebesar Rp2,668 triliun lebih mencapai Rp2,49 triliun lebih atau 76,81%.
khusus belanja langsung telah terealisasi sebesar Rp777,921 miliar lebih atau 67,90%.

Bahkan kata Bupati, realisasi penyerapan APBD Kabupaten Lotim secara nasional pernah menduduki peringkat ke-6 dari Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Loading...

Pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait pembangunan Embung di Desa Toya, Sukiman berpandangan pada prinsipnya Pemkab Lotim sangat mendukung dan akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I untuk mengetahui kelayakan pembangunan embung tersebut.

Sedangkan menyangkut pembangunan jalan jurusan Toya menuju Montor Lekong dan Peneda akan ditangani melalui anggaran DAK Reguler tahun 2021 dengan nama ruas Aikmel – Aik Lomak.

Ditegaskan pula terkait rehab rumah tidak layak huni telah dianggarkan pada APBD 2021 mendatang.

Sedangkan pandangan Fraksi Nasional Demokrat yang mempertanyakan upaya peningkatan PAD, dijelaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Lotim telah melakukan analisa potensi-potensi PAD dengan melibatkan Tim Investasi Pemerintah Daerah, sehingga rencana anggaran PAD tahun anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp45,335 miliar lebih.

Selain itu, Bupati juga menjelaskan terkait izin tambak yang dipertanyakan Fraksi Partai Golongan Karya. menurut Sukiman kegiatan budidaya tambak termasuk Program Strategis Nasional yang memerlukan percepatan proses perizinan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Apabila terdapat ketidaksesuaian kelengkapan perizinan berupa ketidaksesuaian ruang (tata ruang) diminta agar Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan dengan kebijakan ruang dengan Rencana Program Strategis Nasional tersebut.

Namun demikian kata Sukiman, sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 -2032 dalam Pasal 27 ayat (6) butir c disebutkan bahwa kawasan budidaya ikan tambak berada di Kecamatan Sakra Timur dan Kecamatan Sambelia.

Fraksi ini juga mempertanyakan mekanisme penentuan masyarakat yang berhak mendapat bantuan subsidi bunga yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lotim Nomor 188.45/459/Nakeswan/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Bunga atas Pinjaman Kredit Usaha Rakyat Peternak Sapi di Kabupaten Lotim Tahun Anggaran 2020.

Selain itu juga terdapat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/468/Nakeswan/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Bunga Bank atas Pinjaman Dana Kredit Usaha Rakyat kepada Peternak Sapi di Kabupaten Lotim Tahun Anggaran 2020.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.