“Jeritan Buruh” di Dalam Undang-undang Cipta Kerja

Ditulis oleh Ziad Mas Akbar (Mahasiswa Universitas Mataram)

80
kali tampilan.
Loading...

LOMBOKita – Undang-undang Cipta Kerja merupakan upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, usaha mikro, kecil, dan menengah peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Pada tanggal 5 Oktober Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Begitu banyak penolakan yang diupayakan oleh masyaraka Indonesia dari semua kalangan seperti buruh, mahasiswa, pelajar, dan elemen-elemen masyarakat lainnya, aksi unjukrasa penolakan tidak terlepas dari putusan pemerintah yang seakan akan menyengsarakan rakyat khususnya bagi para buruh.

Pengesahan Undang-undang cipta kerja yang dinilai masyarakat tertutup dan terkesan terburu-buru merupakan bentuk ketidakadilan pemerintah dalam membuat suatu peraturan yang pada dasar diberlakukan demi kemaslahatan bangsa. Undang-undang Cipta Kerja menuai kritik karena dikhawatirkan akan merugikan hak-hak pekerja serta meningkatkan deforestasi di Indonesia.

Terlepas dari isu virus corona yang semakin hari semakin meresahkan masyarakat Indonesia bukan menjadi halangan pemerintah Indonesia untuk meresmikan perancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Seharusnya pemerintah lebih gencar dalam mengatasi persoalan mengenai wabah ini, namun sebaliknya pemerintah seolah-olah menciptakan keresahan baru melalui pengesahan UU cipta kerja.

Tujuan pemerintah menaikan tingkat perekonomian masyarakat dengan mengesahkan UU Cipta Kerja dianggap merupakan langkah yang kurang tepat dalam situasi dan kondisi seperti ini. Masyarakat Indonesia saat ini lebih membutuhkan peran pemerintah dalam menangani dan mengatasi permasalahan virus corona yang hampir menjadi permasalah di semua bidang kehidupan masyarakat Indonesia.

Zeinta Tour and Travel - Solusi Ke Baitullah
Zeinta Tour and Travel
Loading...

Permasalahan ketenagakerjaan Indonesia
Permasalahan Ketenagakerjaan di Indonesia sampai saat ini masih terkait dengan sempitnya peluang kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya SDA tenaga kerja, upah murah dan jaminan sosial yang seadanya. Dan juga perlakuan yang merugikan bagi para pekerja seperti penganiayaan, tindak asusila, penghinaan, intimidasi sampai pelecehan seksual.

Begitu banyak permasalahan yang sedang dihadapi oleh buruh di Indonesia terkait dengan pengesahan UU cipta kerja ini, hal ini bukan kalipertama pemerintah Indonesia menetapkan peraturan yang mengatur tentang hak buruh. Hak buruh dalam menerima upah sesuai UMR/UMP/UMK telah di muat dalam pasal 89 UU tahun 2003 yang dimana perusahaan wajib mengupah buruh sesuai setandar yang berlaku, akan tetapi banyak kasus yang terjadi dimana banyak perusahaan yang memberikan upah di bawah standar namun tak ada sanksi tegas dari pemerintah mengenai hal seperti ini. Di tambah lagi dengan di berlakukannya UU cipta kerja ini yang akan menambah penderitaan khususnya bagi kalangan buruh.

Berikut persoalan nyata yang terjadi dimana hak-hak untuk mendapatkan fasilitas kesejejahteraan sesusi uang di muat dalam pasal 100 UU no 13 tahun 2003 yang dimana buruh berhak mendapatkan fasilitas dari perusahaan seperti tempat tinggal ataupun hal lain yang banyak tidak di penuhi oleh perusahaan. Buruh perempuan juga berhak mendapatkan hak cuti pada hari pertama dan kedua ketika ia sedang dalam fase menstruasi/haid sesuai bunyi dalam pasal 81, berhak cuti satu setengah bulan sesudah dan sebelum melahirkan sesuai bunyi pasal 82, dan cuti satu setengan bula apabila terjadi keguguran sesuai pasal 83. Namun hal tersebut seakan akan tidak berlaku bagi pemilik perusahaan, pemilik perusahaan seakan akan mengabaikan hal tersebut yang menurutnya bisa mengurangi kesetabilan perusahaan.

Buruh dan elemen masyarakat Indonesia yang menentang UU ini berargumentasi bahwa UU ini mengurangi hak hak buruh, merusak lingkungan, hanya menguntungkan pengusaha besar dengan menfasilitasi investor asing. Pendapatan negara juga dituding akan berkurang untuk keuntungan pengusaha. Jadi bila pemerintah dan DPR bilang UU ini untuk menyejahterakan rakyat, tapi rakyatnya sendiri beranggapan justru akan menyengsarakan rakyat dan melebarkan jurang kaya-miskin.

Walhasil, UU Ciptaker ini ibarat yang satu sedang melihat gajah dan yang lain melihat ular piton. Keberadaan UU Cipta Kerja dikhawatirkan dapat memperburuk praktek manajemen tenaga kerja di Indonesia. Kita semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan sebagai bangsa besar yang religious dan berbudaya.

Di era milineal para tenaga kerja Indonesia dituntut memiliki sikap dan perilaku produktif yang makin berkualitas untuk bersaing di dunia kerja.

Dalam aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh, petani dan elemen masyarakat lainnya merupupan wujud ketidakadilan pemerintah dalam membuat suatu peraturan yang diangap banyak merugikan masyarakat.

Dalam demonstrasi tersebut berikut beberapa alasan buruh melakukan demonstrasi terhadap point-point yang ada dalam UU cipta kerja.

  1. Menghilangkan Upah Minimum. Dampak terburuk yang secara langsung dirasakan buruh adalah hilangnya upah minimum. Hal ini, terlihat, dari keinginan pemerintah yang hendak menerapkan sistem upah per jam.
  2. Menghilangkan Pesangon. Menko Perekonomian menggunakan istilah baru dalam omnibus law, yakni tunjangan PHK yang besarnya mencapai 6 bulan upah.
  3. Tidak adanya kepastian kerja dan pengangkatan karyawan tetap (PKWTT). Jika ini terjadi, masa depan buruh tidak jelas.
  4. Lapangan pekerjaan yang tersedia berpotensi diisi Tenaga Kerja Asing  (TKA).
  5. Jaminan Sosial Terancam Hilang
  6. Menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha. Jika sanksi pidana ini dihilangkan, bisa jadi pengusaha akan seenaknya membayar upah buruh lebih rendah dari upah minimum.

Solusi dan masukan untuk pemerintah
Terlepas dari masalah pengesahan UU cipta kerja ini, seharusnya pemerintah mempertimbangkan dan mengkaji lebih dalam lagi permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga tidak terjadi polemik dan aksi-aksi penolakan seperti yang terjadi sekarang. Ditambah lagi dengan adanya wabah corona yang membuat perekonomian masyarakat Indonesia menjadi tidak stabil merupakan suatu tugas pemerintah yang lebih penting saat ini.

Seharusnya pemerintah melakukan komunikasi secara terbuka sebelum mengesahkan UU cipta kerja ini karena yang namanya undang-undang pasti menyangkut kehidupan masyarakat, dengan adanya komunikasi secara terbuka dengan harapan masyarakat mengetahui dan memahami maksud dan tujuan pengesahan undang-undang tersebut.

Peran DPR juga sangat penting dalam hal ini diamana peran DPR sebagai perwakilan rakyat yang tugasnya menyampaikan aspirasi dan keluh kesah masyarakat kepada pemerintah pusat demi kesejahteraan bersama. Semestinya DPR lebih mementikan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan politik, karena prinsip demokrasi Indonesia itu ialah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Berdasarkan polemik dan permasalahan yang terjadi bisa di tarik kesimpulan bahwa ini adalah bagian untuk menghilangkan kesejahteraan para pekerja.

Oleh karena itu, ini bukan hanya permasalah pekerja. Tetapi juga permasalahan seluruh rakyat Indonesia.

—————————

Ziad Mas Kbar
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol). Prodi : Sosiologi Semester  7 Universitas Mataram

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.