DPRD Kota Mataram – Ombudsman NTB Sepakat Berantas Pungli

  • Ditulis oleh fitriani
  • Selasa14 May 2013
    jam 17 : 40
  • kategoriKabar Lombok
  • dibaca565 x

LOMBOKita – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merasa gerah masih terjadinya praktik pungutan liar (pungli) di kota ibadah tersebut.

Ketua Komisi II Nyayu Ernawati menjelaskan, pihaknya membuka pos pengaduan pungli yang berlaku 24 jam. Pengaduan harus disertai bukti dan kasusnya terjadi di semua sekolah-sekolah negeri.

Nyayu mempersilakan masyarakat yang ingin mengadu langsung menghubungi nomor seluler pribadinya. ‘’Nomor saya bisa dihubungi kapan saja kalau terjadi pungli,’’ tegasnya.

Untuk kali ini, dewan bersama Ombudsmen sepakat bersatu untuk mengawasi dan memberantas masalah pungli yang masih terus terjadi di sekolah.

Nyayu mengakui, pungli bukanlah masalah baru di dunia pendidikan Kota Mataram. Namun disayangkan, petinggi di dinas terkait seakan tidak punya taring untuk menghentikan praktik pungli dengan menindak tegas pelaku pungli. Hingga saat ini, sejumlah laporan dugaan terjadinya pungli terjadi di SMA 8, SMA 6, SMP 1, serta SDN 1 Cakranegara.

Ombudsman Perwakilan NTB juga siap mengawal laporan terjadinya pungli di sekolah-sekolah. Termasuk saat kelulusan. Bagi siswa yang ijazah maupun surat tanda tamat belajar (STTB) ditahan pihak sekolah, Ombudsman siap menindaklanjuti laporan yang diterimanya.

‘’Sekolah-sekolah dilarang menahan STTB atau ijazah hanya karena siswa belum membayar sesuatu,’’ kata Adhar.
 
Ombudsman Perwakilan NTB Adhar Hakim usai bertemu Sekda Kota Mataram membahas maraknya pungli di sejumlah sekolah di Kota Mataram, kemarin.

Adhar menyatakan, tidak boleh ada penahanan maupun pemunggutan biaya apapun saat kelulusan. ‘’Yang boleh melakukan penahanan hanya lembaga bisnis, seperti perbankan. Kalau sekolah negeri, tidak ada aturannya boleh menyita apapun,’’ tegas Adhar.

Jika memang siswa belum melunasi kewajibannya, pihak sekolah seharusnya membuat sebuah ketentuan tersendiri, namun tidak semena-mena menahan ijazah siswa bersangkutan.

Selain pungli maupun penahanan ijazah, Ombudsman dipastikan Adhar, juga akan tetap mengawal saat penerimaan siswa baru (PSB) yang kerap diwarnai beragam pungutan. ‘’Karena personil kami terbatas, orangtua maupun siswa yang ijazah ditahan segera sampaikan ke Ombudsman. Kami akan langsung tindaklanjuti dan datangi sekolahnya,’’ ujar.
 
Terpisah, Sekda Kota Mataram H. Lalu Makmur Said mengakui, pemda tidak bisa berbuat banyak menghalangi sekolah-sekolah yang menarik sejumlah dana dari orangtua siswa. Terlebih pungutan tersebut telah melalui persetujuan komite sekolah.

‘’Semua pungutan atas dasar persetujuan komite yang merupakan representasi orangtua siswa,’’ ujar Sekda. (ari)