PGRI NTB Protes Teknis Pencairan Tunjangan Sertifikasi

  • Ditulis oleh fitriana
  • Senin2 Sep 2013
    jam 22 : 45
  • kategoriKabar Lombok
  • dibaca471 x

LOMBOKita -  Teknis pencairan tunjangan sertifikasi guru sehingga mengalami penundaan pembayaran beberapa bulan sejak tahun 2011 dan 2012 diakui Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikkpora) provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB),  Supratman Muslim.

Menurutnya, teknis pembayaran sertifikasi guru berbeda-beda di setiap kabupaten/kota di NTB. Terdapat kabupaten yang mengharuskan guru tanda tangan SPJ terlebih dulu baru pencairan dana sertifikasi. 

Dikpora NTB, kata Supratman, hanya melakukan koordinasi dan fasilitasi. Karena itu, dia meminta kepada kabupaten/kota agar transparan melaporkan pembayaran tunjangan sertifikasi guru. ‘’Minimal kami diberikan tembusan laporan pembayaran per triwulan,’’ kata Supratman saat dilakukan dengar pendapat bersama Ombudsman perwakilan NTB, Dikpora dan PGRI di kantor Ombusdman perwakilan NTB, Senin (2/9/2013). 

Soal teknis pembayaran tersebut menuai kritikan dari Ketua PGRI NTB, H Ali A Rahim. Menurutnya, tidak ada dalam Juknis yang mengharuskan para guru membumbuhkan tandatangan baru menerima uang. 

Pertanggungjawaban penggunaan dana bisa terlihat di bank penerima. Karena dana sertifikasi dicairkan dari kas daerah ke bank penerima, baru ditransfer ke guru sesuai nama dan nomor rekeningnya. 

“Tidak efektif jika guru harus datang meninggalkan siswanya hanya untuk tanda tangan ke dinas. Kebijakan itu rentan memunculkan praktek pungutan liar. Guru harus mengeluarkan “uang shalawat” untuk menitip tanda tangan,” tegas Ali A Rahim.

Persoalan lain, lanjut Ali, proses transfer dari Bank NTB sebagai bank penerima ke tiga bank lainnya atau kliring, membutuhkan waktu lama. ‘’Proses kliring hanya bisa 70 orang guru per hari,’’ ujar Ali yang mengusulkan agar bank penerima disatukan sehingga tidak menyulitkan saat proses pencairan tunjangan. (ari)