Ketiga Kalinya, Lombok Utara Raih Predikat WTP

Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin (tengah) saat fose bersama Ketua DPRD Lombok Utara Ni Wayan Sri Pradianti dan Inspektur Inspektorat Lombok Utara H. Zaenal Idrus usai menerima penghargaan predikat WTP dari BPK RI. / foto: Ahmad

Kabar
Typography

LOMBOKita - Pemerintah Kabupaten Lombok utara kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tahun 2016.

Dalam pemberian predikat WTP untuk Lombok Utara pada Rabu (31/5/2017) ini bersamaan dengan pemberian kepada 10 kabupaten/kota lainnya yang ada di NTB, juga serentak dengan pemberian penghargaan kepada pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang kali ini menerima enam kali secara beruntun.

Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin secara simbolis menerima penghargaan tersebut dari Anggota VI BPK RI Dr. H. Hary Azhar Aziz yang diserahkan di Gedung BPK RI perwakilan NTB di Jl. Udayana Mataram.

Usai penyerahan penghargaan itu, Anggota VI Dr. H. Hary Azhar Azis menyampaikan bahwa, predikat WTP yang diperoleh Kabupaten/Kota di NTB merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang ada di daerah itu.

Dijelaskannya, pemberian predikat WTP kepada 10 kabupaten/kota tersebut atas dasar penilaian terhadap sistem pengendalian internal dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan.

“Kami sampaikan apresiasi atas upaya pemerintah Kabupaten dan Kota, yang telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan melakukan pengendalian internal yang memadai agar laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan, maupun kelalaian," ujarnya.

Dalam penyerahan penghargaan Opini WTP oleh BPK RI kepada Lombok Utara. Wakil Bupati Sarifudin didampingi Ketua DPRD Lombok Utara Ni Wayan Sri Pradianti bersama Inspektur Inspektorat Lombok Utara H. Zaenal Idrus.

Dengan WTP ini diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah Lombok Utara khususnya kepada jajaran SKPD untuk tetap memberikan laporan keuangan yang benar dan logis demi kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Lombok Utara H. Zaenal Idrus sebelumnya menyampaikan ada tujuh unsur yang menjadi persyaratan dalam penyampaian Laporan pengelolaan keuangan daerah kepada BPK RI dan itu sudah dilengkapi dengan baik oleh Pemkab KLU.

Bentuk laporan yang disampaikan kepada BPK pada tahun ini berubah dari laporan KAS ke sistem akrual dengan tujuh unsur penilaian yang harus dipenuhi pemerintah kabupaten.

Dalam pengajuan berkas laporan keuangan tahun 2016 beberapa waktu lalu, diklaim tidak ada kendala berat yang dirasakan pemkab dalam memunuhi tujuh unsur yang dipersyaratkan. Saat ini yang masih menjadi PR yakni Tinggal penghapusan aset yakni aset yang hilang dan rusak berat.