Kasus PT Lombok Tengah Bersatu Mulai Disidang

LOMBOKita – Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (13/2/2018) menggelar sidang perdana perkara korupsi penyertaan modal Rp1 miliar dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk PT Lombok Tengah Bersatu.

Sidang perdana dengan terdakwa dari tiga anggota Direksi PT Lombok Tengah Bersatu (LBT), yakni Lalu Martadinata, Zahrun Arbiadi, dan Abdul Karim yang dipimpin Hakim Suradi didampingi hakim anggota Fachrurrauzi dan Abadi.

Sidang yang digelar dengan agenda pembacaan dakwaan ini langsung disampaikan oleh jaksa penuntut umum (JPU) yang diwakilkan Muhammad Taufik Ismail dan Adi Nugroho dari Kejari Lombok Tengah.

Dalam sidang yang digelar terpisah, JPU dalam dakwaannya menyatakan ketiga terdakwa telah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi penyertaan modal dan pencucian uang sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

“Karena perbuatannya, negara dirugikan Rp700 juta,” kata Ismail, JPU yang mewakilkan dalam pembacaan dakwaan salah seorang terdakwa di Pengadilan Negeri Tipikor Mataram, Selasa.

Angka kerugian negara itu muncul berdasarkan hasil perhitungan tim audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB yang telah diterima penyidik jaksa sebelum penetapan ketiga terdakwa sebagai tersangka.

Dalam susunan Direksi PT LTB, Lalu Martadinata berperan sebagai Direktur Utama, kemudian Zainal Arbiadi sebagai Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis, dan Abdul Karim sebagai Direktur Marketing dan Operasional.

Dalam uraian dakwaannya, PT LTB di tahun 2014 mendapat bantuan dana penyertaan modal sebesar Rp1 miliar dari APBD Perubahan Kabupaten Lombok Tengah untuk dikelola pihak perusahaan.

Namun Rp700 juta dari modal yang diberikan, digeser ke rekening pribadi Daddy Himawan Direktur PT Prima Graha Cemerlang (PGC).

Dalam catatannya, perusahaan tersebut merupakan rekanan dari PT LTB yang bergerak di bidang usaha produksi bata ringan. Namun pemilik dari perusahaan PGC, bukan lain dari terdakwa Zahrun Arbiadi.

Sebagai pemilik perusahaan yang mendapat dana Rp700 juta, Zahrun kemudian melakukan jual beli saham dengan identitas palsu yang mengatasnamakan Ang Sahrul Mustaib.

Pemalsuan dari identitas tersebut dilakukan berdasarkan saran dan telah diketahui Lalu Martadinata.

Karena itu, usaha Zahrun yang bergerak di bidang usaha produksi bata ringan di Rembiga, Kota Mataram, dibuat seolah-olah bagian dari usaha PT LTB. Namun senyatanya uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya.

Karena itu, dalam dakwaannya, Lalu Martadinata dan Zahrun Arbiadi didakwa dengan Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 18 dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP serta Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Sementara untuk Abdul Karim, didakwa dengan Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 18 dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.