Logo BPPD NTB

LOMBOKita – Ketua DPD Asosiasi Agen Perjalanan dan Wisata Indonesia (Asita) Nusa Tenggara Barat Dewantoro Umbu Joka berharap kisruh kepengurusan di Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB diakhiri, karena dikhawatirkan akan berdampak terhadap pariwisata di provinsi itu.

“Semestinya tidak boleh ada kisruh, karena BPPD ini lembaga yang membangun citra pariwisata,” kata Dewantoro Umbu Joka di Mataram, Selasa.

Menurutnya, sebagai salah satu lembaga yang membangun pencitraan pariwisata NTB di mata dunia, tidak boleh mengalami kekisruhan yang berkepanjangan, karena akan mengganggu tugas pokok dan fungsi BPPD dalam membangun pencitraan pariwisata dan upaya peningkatan pendapatan sektor pariwisata bagi daerah.

Karena itu, pemerintah daerah mestinya memberikan perannya dalam menjembatani ruang komunikasi di antara kedua kubu ini untuk menemukan jalan keluar yang terbaik.

“Kalau jalan keluar, pasti ada jalan keluarnya,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya berharap peran BPPD NTB dalam membangun citra pariwisata NTB di mata dunia ke depannya bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Tentunya, sesuai dengan tupoksi yakni bagaimana membangun citra NTB yang baik guna peningkatan minat kunjungan wisatawan ke NTB.

Polemik kepengurusan di tubuh BPPD menuai reaksi keras DPRD NTB. Bahkan, DPRD NTB berencana akan menganulir surat keputusan (SK) kepengurusan BPPD NTB jika prosesnya tidak melalui mekanisme dan aturan yang berlaku.

Anggota Komisi II DPRD NTB Raihan Anwar menyatakan, pihaknya prihatin dengan masalah BPPD NTB. Sebab, dalam penyusunan struktur kepengurusannya masih terkesan ada intervensi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

“Kita prihatin dengan tata kelola seperti itu. Mestinya harus dijalankan dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Kepengurusan dipilih anggota, jangan menciptakan kondisi yang membingungkan dan tidak kondusif, sehingga nantinya malah membuat kondisi pariwisata kita tidak berjalan bagus,” katanya.

Menurut Raihan, terkait dualisme kepemimpinan BPPD NTB itu, DPRD akan meminta penjelasan dari Gubernur atau Sekda NTB, sehingga persoalan tersebut tidak berlarut-larut yang dikhawatirkan akan berimplikasi pada pariwisata NTB.

“Akan kita panggil sekda atau gubernur untuk dimintai penjelasan terkait persoalan ini. Kenapa prosedurnya tidak lazim seperti ini. Kalau ini dibiarkan akan menjadi preseden buruk buat pariwisata NTB ke depan,” kata politisi Nasdem itu.