Kisruh Tampah Boleq, Arif Maladi: Silakan Proses Hukum, Jangan Jualan Politik

271
kali tampilan.

LOMBOKita – Permasalahan lahan Tampah Boleq yang berada di sepanjang pantai Kaliantan Kabupaten Lombok Timur, NTB terus menjadi isu di wilayah selatan daerah Patuh Karya itu.

Pengamat politik dan hukum Nusa Tenggara Barat, Arif Maladi terkait hal itu meminta kepada semua pihak sama-sama bisa menahan diri untuk menjaga kondusifitas daerah.

Hal pokok yang harus dipahami bersama, menurut Arif, bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang konsekuensinya segala sesuatu harus berdasarkan hukum, termasuk masalah Tampah Boleq yang kini masih menjadi sorotan sejumlah kalangan di daerah ini.

“Selayaknya masalah Tampah Boleq harus diselesaikan melalui jalur hukum, tidak cukup dengan berteriak-teriak dan berdemo di perempatan,” ujar Arif Maladi kepada LOMBOKita melalui siaran tertulis, Minggu (20/1/2019).

Loading...

Arif menilai bahwa masalah Tampah Boleq sudah terlalu lama “digoreng” oleh aktor-aktor politik di daerah selatan Lombok Timur.

“Ini sengaja dilakukan sebagai “dagangan” politik oleh rekan-rekan kita di selatan,” tandas Arif.

Diakuinya, masalah Tampah Boleq sudah lama terjadi, namun seakan tidak ada semangat dari pihak-pihak terkait untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum.

Seharusnya, kata Arif, mereka yang berjuang ini segera mengajukan gugatan “class action” terhadap sertifikat tanah Tampah Boleq yang telah dikeluarkan pihak BPN.

Hal itu, katanya, lebih kongkrit dilakukan daripada hanya sekedar berteriak-teriak di jalan dan perempatan melakukan “mimbar bebas”.

Kehadiran Wakil Bupati Lombok Timur, H. Rumaksi SJ dalam acara peletakan batu pertama pembangunan perhotelan di Tampah Boleq beberapa hari lalu, menurut Arif, merupakan hal yang wajar, karena perusahaan tersebut memiliki legalitas hak atas tanah tersebut. Secara hukum, pemda juga terikat pada aturan untuk mengeluarkan izin, selama persyaratan legalitasnya terpenuhi maka tidak alasan pemda menerbitkan izin.

“Yang salah kalau Pemda tidak mengeluarkan izin, karena sama saja Pemda tidak taat hukum,” pungkasnya.

“Saya sudah melihat dokumen-dokumen Tampah Boleq, bisa diajukan, tapi saya kira agak lemah karena dokumen pembuktiannya kurang kuat. Ini mungkin yang membuat teman-teman berpikir menempuh jalur hukum, sehingga teman-teman di selatan berupaya menjadikan pemda sebagai “bamper” untuk gerakan ini,” imbuh Arif Maladi.

Karena itu, Arif mengingatkan agar kalangan elit yang kini punya semangat mengangkat isu Tampah Boleq untuk menyerahkan persoalan itu ke ranah hukum.

Sebab, meski semangatnya baik, tapi tanpa upaya hukum juga akan sia-sia. Bahkan terkesan hanya “dagangan” politik lima tahunan.

“Sudahlah, jangan jualan politik terus, stop politisasi Tampah Boleq. Secara konstitusional negara menjamin jika memang itu hak ulayat masayarakat selatan,” tutup Arif Maladi.

Loading...

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.