KPK Supervisi Kasus K2 Dompu

701
kali tampilan.
Loading...

LOMBOKita – Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi terhadap penanganan kasus dugaan korupsi perekrutan CPNS kategori dua (K2) Kabupaten Dompu tahun 2014.

Kombes Pol Syamsuddin Baharudin di Mataram, Selasa, mengatakan supervisi terhadap penanganan kasus dengan tersangka Bupati Dompu HBY tersebut diperoleh dari hasil kunjungannya ke KPK di Jakarta pekan lalu.

“Kasus ini diminta harus jalan terus. Permasalahannya hanya pada waktu saja,” katanya.

Syamsuddin datang ke KPK bertemu langsung Koordinator Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Endang Tarsa. Dalam pertemuan itu, dia berkoordinasi soal penanganan perkara yang masih terus berkutat pada masalah kelengkapan berkas.

“Dengan adanya korsup ini menunjukkan bahwa kita tidak main-main. Penuntasan kasus ini untuk mewujudkan kepastian hukum,” ujarnya.

Loading...

Dalam progres perkembangannya, Kejati NTB pada awal April, kembali memulangkan berkas perkara HBY ke penyidik tipikor Polda. Masih dengan petunjuk yang sama, penyidik kepolisian diminta untuk melampirkan pembuktian perbuatan pidananya.

“Untuk masalah pengembalian itu sebenarnya biasa, mekanismenya memang begitu. Tentunya kita ikuti semua,” katanya.

Bahkan, dari petunjuk yang diberikan oleh jaksa, penyidik kepolisian telah menguatkan materi berkasnya dengan turut melampirkan keterangan ahli. Mulai dari ahli pidana, bahasa, tata negara, sampai perhitungan kerugian negara oleh Tim Auditor BPKP NTB.

“Untuk kasus ini sebenarnya kita sudah lengkapi dengan beberapa keterangan ahli. Karena itu, kami yakin kasusnya bisa selesai,” ucap Syamsuddin.

HBY dalam kasus ini diduga telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala daerah. Dugaannya muncul dari status 134 tenaga honorer yang lulus dalam tahap perekrutan CPNS Pemkab Dompu tahun 2014.

Menurut dia, dengan sangkaan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 56 KUHP, muncul kerugian negara yang dirilis tim auditor BPKP NTB sebesar Rp3,5 miliar.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.