LCW Minta Polda NTB Awasi Penanganan Kasus SPPD Fiktif Dewan

21
kali tampilan.
Lombok Corruption Watch (LCW) H. Hulain

LOMBOKita – Direktur Lombok Corruption Watch (LCW) , H. Hulain Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengawasi penanganan kasus dugaan SPPD fiktif dan perjokian dewan yang kini ditangani Polres Lombok Timur.

Pengawasan itu, kata Hulain, agar penyidik Polres Lotim tidak main-main dalam menangani kasus yang sudah diketahui khalayak ramai itu.‎

“Polda NTB harus mengawasi proses penanganan kasus dugaan SPPD fiktif DPRD Lotim,” tegas Direktur LCW , H. Hulain.

Ia mengatakan, LCW dalam waktu dekat akan bersurat kepada Kapolda NTB, Kapolri dan KPK mengenai masalah dugaan SPPD fiktif yang ditangani Polres Lotim. Apalagi anggota dewan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut mencapai sebanyak 18 orang.

LCW bersama dengan lembaga sosial lainnya yang peduli terhadap persoalan ini akan terus melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap kasus tersebut agar tidak dihentikan di tengah jalan oleh pihak penyidik yang menangani kasus tersebut.

“Pengawalan dan pengawasan kasus dugaan SPPD fiktif ini kami lakukan agar pihak Polres Lotim tidak masuk angin dalam menangani kasus tersebut,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Hulain, kasus dugaan pemotongan honor PPS dengan alasan pajak harus ditindaklanjuti juga. Dengan berjalan beriringan dengan kasus dugaan SPPD fiktif tersebut.

Hulain mengharapkan pihak Polres Lotim benar-benar amanah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum.

“Kalau Polres Lotim tidak amanah, maka sama artinya kembali membangun citra yang buruk atas kinerja dan profesionalismenya dalam melakukan penegakan hukum yang seadil-adilnya,” tegas H. Hulain.