Loteng Terima Kunker Komisi B DPRD Kota Magelang

169
kali tampilan.
Loading...

LOMBOKita – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menerima kunjungan kerja Komisi B DPRD Kota Magelang, Senin (17/6/2019).

Rombongan kunjungan kerja dewan berpenduduk 129,556 jiwa itu dipimpin Wakil Ketua Titiek Utami bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Wakil Ketua DPRD Kota Magelang, Titiek Utami memaparkan, tujuan kunjungannya ke daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk menggali informasi terkait beberapa pelayanan umum di daerah ini.

“Mudahan segala informasi yang kami dapatkan nanti bisa diterapkan di Kota Magelang. Kita juga bisa berbagi pengalaman dan informasi pada kesempatan ini,” kata Titiek Utami.

Beberapa hal yang ingin diketahui rombongan kunjungan kerja Komisi B DPRD Kota Magelang tersebut antara lain mengenai Pelayanan Kesehatan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PaD), pengawasan BUMD, soal perijinan, pelayanan pasar tradisional dan peningkatan teknologi pertanian.

Titiek Utami memaparkan, luas wilayah Kota Magelang hanya 18,54 KM² dengan jumlah penduduk sekitar 129,556 orang. Memiliki tiga kecamatan dan 17 kelurahan.

“Karena luas wilayah kecil dan jumlah penduduk sedikit, maka DPRD Kota Magelang hanya terdiri dari 25 orang anggota dewan, dengan 6 fraksi,” sebut politisi PDIP itu.

Asisten II Ir. H. Nasrun yang menerima rombongan kunjungan kerja itu menjelaskan, Kabupaten Lombok Tengah dalam melakukan pembangunan membagi wilayah menjadi tiga zona (bagian) yang masing-masing zona terdiri dari empat kecamatan.

Wilayah utara disebut zona Aik Meneng terdiri dari kecamatan Batukliang Utara, Batukliang, Kopang dan Pringgarata. Pada zona ini pembangunan difokuskan pada sektor agrowisata.

“Zona ini berada di kaki gunung Rinjani yang memiliki sumber mata air yang memadai,” kata Nasrun.

Zona tengah atau Tunjung Tilah, yakni meliputi kecamatan Praya, Praya Tengah, Janapria dan Jonggat. Pada zona ini difokuskan pada pengembangan jasa dan perdagangan, sehingga banyak dikembangkan pusat-pusat industri masyarakat (home industry).

Dan zona terakhir yang dijelaskan Nasrun yakni zona yang berada di wilayah selatan, zona Empak Bau. Zona ini meliputi kecamatan Praya Timur, Pujut, Praya Barat dan Praya Barat Data.

“Zona ini dikembangkan sektor wisata bahari dan perikanan laut,” kata Nasrun.

Nasrun menjelaskan, fokus pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah secara garis besar mengembangkan sektor Agrowisata, Marine dan Tourism disingkat ATM.

Karenanya, apapun program kerja yang akan dijalankan seluruh Satuan Kerja Pelayan Masyarakat (SKPM) harus berkaitan dengan pengembangan dunia pariwisata. Terlebih setelah ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sejak tahun 2014 lalu.

“Kami cukup disibukkan dengan program strategis pembangunan nasional itu. Tapi Alhamdulillah kesibukan itu penuh rahmat dan membawa kemakmuran bagi masyarakat dan daerah,” ucap Nasrun.

Untuk program kesehatan yang ditanyakan rombongan Komisi B DPRD Kota Magelang, Nasrun menjelaskan, baru memiliki satu buah RSUD, 25 puskesmas, 105 Polindes, 77 Pustu, 44 orang dokter dan seratusan tenaga perawat.

“Insya Alloh akan ada lagi satu rumah sakit bertaraf internasional untuk mendukung terselenggaranya motoGP pada tahun 2021 mendatang,” jelas Nasrun.

Kemudian untuk pasar, pengelolaan pasar di Kabupaten Lombok Tengah diserahkan ke masing-masing kecamatan, kecuali pasar Renteng dan Karang Bulayak masih dikelola pemerintah daerah.

“Namun pengelolaan kecamatan itu mulai ada keluhan dari masyarakat, sehingga dewan merekomendasikan untuk ditarik kembali, dan kami sedang evaluasi,” ucapnya.

“APBD Lombok Tengah baru mencapai sekitar Rp 2 triliun, PAD sebesar Rp 199 miliar dengan sumber utama pada pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak restoran hotel dan restoran,” imbuh Nasrun.

Lombok Tengah juga memiliki beberapa perusahaan daerah, yakni PDAM, Bank NTB, PD BPR LKP dan satu perusahaan daerah.

Teknologi pertanian, dari 1200 kilometer persegi yang ada di Lombok Tengah, 54 ribu hektar diantaranya merupakan lahan pertanian, 39 ribu hektar lahan pertanian irigasi, dan sisanya merupakan lahan tadah hujan.

Seiring perkembangan sektor pariwisata, luas lahan pertanian banyak beralihfungsi lahan menjadi bangunan. Sehingga mulai dikembangkan pola tanam hidroponik.

“Kami tidak memperluas lahan pertanian, sehingga berusaha melakukan intensifikasi tanaman hidroponik,” ucap Nasrun.

Demikian pula dengan sistem perizinan, Lombok Tengah sudah menerapkan sistem pelayanan satu pintu.

“Hatta Kepala Dinas di luar daerah pun, izin itu bisa diteken melalui aplikasi yang telah disiapkan,” kata Nasrun seraya menegaskan, tidak ada lagi izin diteken Bupati, tetapi langsung oleh Kepala Dinas.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.