Mantan Pimpinan Dewan akan Bentuk Tim Audit Dana Komite Pemekaran

200
kali tampilan.
Loading...

LOMBOKita – Mantan Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, H. Suparman Hamry akan membentuk tim audit independen untuk melakukan audit dana komite pemekaran yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dibawah kepemimpinan Bupati HM. Sukiman Azmy periode 2008-2013 lalu.

Menurut Suparman Hamry, ada miliaran rupiah dana APBD dikucurkan untuk operasional komite pemekaran Lotim. Namun sampai saat ini tidak ada hasil kerja dari komite pemekaran untuk memperjuangkan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan (KLS).

“Saya akan membentuk tim independen untuk melakukan audit dana komite pemekaran Lotim agar menjadi jelas,” tegas Suparman Hamry kepada wartawan.‎

Selain itu, Suparman Hamry yang sempat mendapat julukan Singa Podium itu mempertanyakan kepada Bupati Lotim saat ini kenapa berani menganggarkan kembali untuk komite pemekaran Lombok Timur tahun 2019. Dengan anggaran yang cukup fantastis. Padahal, pemerintah pusat sampai saat ini belum mencabut memoraturium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Dulu saja hasil komite pemekaran Lotim untuk memperjuangkan KLS kandas di tengah jalan, meskipun pemerintah daerah telah mengeluarkan anggaran miliaran rupiah, sehingga kami selaku masyarakat minta pertanggungjawaban komite pemekaran itu,” ujarnya.‎

Suparman Hamry juga menanyakan orang-orang yang duduk di komite pemekaran Kabupaten Lombok Timur saat ini yang terkesan hanya diambil dari tim sukses, terutama yang berasal dari wilayah selatan. Sementara, sejumlah tokoh masyarakat di wilayah utara yang masuk wilayah KLS seperti kecamatan Montong Gading, Sikur tidak ada yang didudukkan dalam kepengurusan komite pemekaran.

“Harusnya seluruh tokoh wilayah utara dan selatan dilibatkan jadi pengurus kalau mau berbicara masalah keadilan,” ujarnya.

“Jangan kami di wilayah Lotim bagian utara yang masuk bagian KLS dijadikan penonton dan tidak dilibatkan dalam kepengurusan komite pemekaran,” imbuhnya.

Di tempat terpisah, pengurus komite pemekaran Lotim, Sayadi saat dikonfirmasi masalah tersebut menegaskan kalau ada masyarakat yang akan membentuk tim independen untuk mengaudit dana komite pemekaran yang diberikan Pemkab Lotim sebelumnya tentunya sudah selesai. Sebab, audit itu sudah dilakukan pihak inspektorat terhadap penggunaan dana komite.

“Silakan tanyakan ke inspektorat mengenai hasil audit dana komite sebelumnya dan masalahnya sudah selesai,” papar Sayadi.

Begitu juga masalah kepengurusan komite pemekaran saat ini, kata Sayadi, semuanya berasal dari delapan wilayah kecamatan yang masuk KLS, termasuk beberapa tokoh dari wilayah utara seperti Montong Gading dan Sikur.

“Silakan dicek kepengurusan komite pemekaran Lotim saat ini, mengakomodir semua kecamatan di wilayah KLS,” tandas Sayadi yang juga Ketua Serikat Masyarakat Selatan (SMS) ini.‎

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.