Mataram Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Pejabat

LOMBOKita – Legislator Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mendukung rasionalisasi anggaran perjalanan dinas oleh pemerintah daerah.

Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi SH di Mataram, Selasa, mengatakan rasionalisasi anggaran perjalanan dinas tersebut sebagai bentuk efisiensi anggaran.

“Rasionalisasi anggaran perjalanan dinas ini harus dilakukan sekaligus, dan perlu disosialisasikan ke masyarakat terkait kebijakan pemerintah tentang efisiensi anggaran,” katanya.

Pernyataan itu dikemukakannya menanggapi penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 yang di dalamnya pemerintah kota akan melakukan pemotongan terhadap anggaran perjalanan dinas hingga 25 persen.

Menurut politisi dari Partai Golkar ini, upaya efisiensi anggaran perjalanan dinas tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tentang Pedoman Penyusunan APBD.

“Salah satu poin yang disebutkan adalah masalah perjalanan dinas yang hendaknya dilakukan dengan beberapa kajian. Aturan tersebut telah menjadi pedoman kami,” katanya.

Kajian untuk menetapkan perjalanan dinas yang dimaksudkan itu antara lain biaya perjalanan dinas dirasionalisasi, skala ditentukan berdasarkan nilai kepatutan, nilai kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi, tujuan, target serta manfaat dari perjalan dinas yang dilakukan.

Karenanya, kebijakan yang selektif tetap dilakukan meskipun sering kali disampaikan bahwa perjalanan dinas menjadi bagian hak-hak yang melekat pada protokoler, anggota dewan, maupun pejabat eksekutif.

“Memang sulit kita hindari kegiatan-kegiatan perjalanan dinas, karena itu sesuatu hal yang lazim, meskipun demikian prinsip-prinsip tersebut harus diperhatikan. Paling tidak itu sebagai wujud selemah-lemahnya iman,” ujarnya.

Lebih jauh Didi mengatakan, kendati dirinya menjadi ketua namun ia merasa paling jarang melakukan perjalanan dinas. Hal itu telah diterapkannya sejak menjabat sebagai Ketua DPRD tahun 2004 hingga sekarang.

“Saya sangat selektif untuk melakukan perjalanan dinas baik antardaerah maupun luar negeri,” katanya.

Didi mengatakan, selama ini dirinya banyak mendapat undangan baik dari dalam maupun luar negeri yang tidak dihadiri karena mempertimbangkan tujuan dan manfaat, serta padatnya agenda yang menjadi tugas pokok utamanya sebagai perpanjangan tangan masyarakat.

“Saya lebih memilih melayani masyarakat dan melaksanakan tugas sebagai pimpinan dewan,” ujarnya.

Komentar Anda