Mataram Segera Terapkan Ratusan Aplikasi Smart City

Smart City
Smart City (ilustrasi)

LOMBOKita – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, segera mereplikasi ratusan aplikasi “smart city” dan “e-Government” untuk meningkatkan transparansi pelayanan publik sesuai kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat.

“Pada tanggal 1 November 2017, Wali Kota Mataram bersama 28 kepala daerah dari kabupaten/kota di Indonesia menandatangani kesepakatan dan perjanjian kerja sama implementasi ‘smart city” dan “e-Government’ disaksikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram HL Junaidi di Mataram, Selasa.

Menurutnya, dari kerja sama tersebut pemerintah kota mendapatkan sekitar 300 aplikasi yang bisa diterapkan di pemerintah kota secara bertahap.

Ratusan aplikasi tersebut antara lain perencanaan elektronik (e-planning), penganggaran elektronik (e-budgeting), sehingga anggaran pemerintah kota dapat dilihat dan dikontrol terbuka oleh publik. Selain itu, ada juga aplikasi penggajian elektronik (e-remuneration).

“E-remuneration merupakan aplikasi untuk mengukur tingkat kedisiplian dan kinerja pegawai. Melalui aplikasi ini, tunjangan kinerja daerah (TKD) aparatur sipil negara (ASN) diberikan berdasarkan produktivitas dan kinerjanya.

“Dengan demikian, besaran TKD yang didapatkan setiap pegawai akan terpotong secara otomatis sesuai kinerjanya, dan akan terbayarkan secara nontunai,” ujarnya.

Namun demikian, lanjut Junaidi, penerapan ratusan aplikasi tersebut tidak bisa serta merta karena harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah.

Begitu juga dengan berbagai proses pelayanan perizinan, secara bertahap semuanya akan mengarah pada proses pelayanan dalam jaringan (daring) dan transaksi nontunai melalui aplikasi yang ada.

“Melalui aplikasi ‘smart city’, seminimal mungkin kita hindari kontak langsung antara penerima dan pemberi layanan untuk menghindari adanya pembayaran biaya-biaya di luar ketentuan,” katanya.

Dikatakan, komitmen kerja sama aplikasi “smart city” harus dapat ditindaklanjuti semua daerah yang telah melakukan penandatanganan itu.

Jika tidak, lanjutnya, maka hal itu akan menjadi bahan evaluasi KPK terkait penyalahgunaan anggaran, dan efisiensi penggunaan anggaran.

Untuk itu, saat ini Diskominfo sedang melakukan pelatihan bagi semua petugas administrasi di setiap OPD, sehingga kerja sama itu bisa dilaksanakan secara maksimal dan tidak jalan sendiri-sendiri.

“Langkah ini sebagai bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah kota mengimplementasikan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama,” katanya.

Komentar Anda