Mau Untung, Anggota DPRD Lotim Malah  Buntung,Talangi Biaya Perjalanan Dinas

557
kali tampilan.
Loading...

LOMBOKita – Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur terpaksa harus pecok dalam menalangi biaya perjalanan dinas. Terutama pada pembelian biaya tiket pulang pergi, setelah adanya peraturan bupati Lotim Nomor.188.45|FKAD|2019 tentang biaya perjalanan dinas.

Demikian dikatakan anggota DPRD Lotim dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI),Abdul Muhid, Kamis (14|3). ” Gara-gara adanya perbup yang dikeluarkan Bupati berimbas pada biaya perjalanan dinas kami, sehingga harus nombok biaya perjalanan dinas sampai ratusan ribu,” tegasnya.

Ia menjelaskan Perbup yang dikeluarkan Bupati Lotim,HM.Sukiman Azmy tidak pernah kami lihat perbup tersebut.Karena ini kami dapat informasi dari pihak sekretariat dewan mengenai adanya perbup baru yang mengatur masalah biaya perjalanan dinas.

Sehingga hal ini semestinya harus melakukan komunikasi dengan legislatif, karena biat bagaimanapun juga kami berangkat melakukan kegiatan ke luar daerah dalam rangka untuk kemaslahatan masyarakat di Lotim.

” Kami sangat sayangkan sekali, seharusnya bupati melakukan komunikasi dan musyawarah dengan legislatif sebelum mengeluarkan perbup masalah biaya  perjalanan dinas tersebut,agar tidak terjadi seperti yang kami alami sekarang ini harus menambah biaya tiket pesawat,karena anggarannya dikurangi,” ujarnya.

Loading...

Hal yang sama dikatakan Ketua Pansus RPJMD DPRD Lotim,HL.Hasan Rahman menegaskan kalau dalam perjalanan dinas kemarin dirinya harus nombok untuk membayar tiket perjalanan pulang pergi dengan menggunakan pesawat garuda.

Dengan besaran nombok atau penambahan dari uang pribadinya mencapai Rp 500.000 ribu. Apalagi pesawat yang digunakan garuda.

” Untuk uang tiket PP saja dalam perjalanan dinas sebesar Rp 3.250.000 tidak cukup,sehingga harus menambah ratusan ribu untuk biaya tiket,sehingga ini sebenarnya tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Perbup yang ada menggunakan standar harga yang berlaku tidak pernah dibahas atau dikomunikasikan dengan dewan. Bahkan tidak pernah dirubah meskipun ada peningkatan biaya dalam masalah tiket.

” Perbup yang baru dikeluarkan tidak memenuhi standar,sehingga anggota dewan banyak menambah biaya tiket PP dari uang pribadi karena biaya perjalanan dinas tidak cukup,” tandasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.