Menjamin Masa Depan Anak Teroris

117
kali tampilan.
Kapolri Tito Karnavian kunjungi korban selamat bom bunuh diri di Rusunawa Wonocolo/ist

LOMBOKita – Rentetan aksi teror yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo pekan lalu cukup menggegerkan Indonesia lantaran terjadi di Surabaya yang selama ini terkenal dengan daerah yang aman dan damai.

Selain itu, pada aksi teror tersebut mengenalkan modus serangan teror yang baru, yaitu dilakukan perempuan dan anak-anak.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pelaku teror di tiga gereja di Surabaya, di Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo dan Mapolrestabes Surabaya itu adalah tiga keluarga yang masih tergabung dalam satu jaringan Jamaah Ansharud Daulah (JAD) Sel Surabaya.

Kapolri mengungkapkan, serangan teror menggunakan perempuan sudah sering dilakukan walau telah banyak digagalkan pihak kepolisian. Namun, untuk aksi teror yang menggunakan anak-anak, peristiwa di Surabaya dan Sidoarjo adalah kali pertama.

Dalam serangan itu sendiri setidaknya tujuh orang anak pelaku tewas dalam aksi yang terjadi dua hari itu. Empat anak tewas dalam rangkaian teror di gereja, dua orang tewas dalam serangan di Mapolrestabes Surabaya dan satu tewas dalam ledakan bom di Rusunawa Wonocolo Sidoarjo.

Sementara empat selamat. Tiga anak merupakan anak pelaku aksi teror di Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo dan satu anak adalah anak dari pelaku bom di Mapolrestabes Surabaya yang berhasil selamat dan diselamatkan Kasat Narkoba Polrestabes Surabaya AKBP Roni Faisal.

Tidak Sekolah Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Machfud Arifin menyatakan ada pelaku teror di Surabaya dan Sidoarjo tidak disekolahkan oleh orang tuanya.

“Istilah ‘home schooling’ itu tidak benar. Padahal mereka tidak ada sekolah. Mereka dikurung dengan doktrin khusus sehingga anak itu yang di GKI Jalan Diponegoro mau ikut bawa bom pinggang,” kata Kapolda Jatim.

Machfud mengatakan orang tua mereka atau pelaku teror mengajari anaknya untuk menjawab “home schooling” (pendidikan dalam rumah) ketika ditanya masyarakat. Tidak disekolahkan mereka agar dapat didoktrin dengan video-video radikal dan tidak berinteraksi dengan masyarakat lain.

“Baik yang AIS dan di Sidoarjo itu tidak sekolah. Ini sama karena satu guru yang pengajiannya sama dalam satu minggu. Ada keterkaitan. Namun ada satu yang sekolah. Dia anak yang besar karena ikut neneknya. Kedua anak lain sering dicekoki film,” ujarnya.

Korban Meskipun pada rentetan aksi teror di Surabaya dan Sidoarjo, anak-anak ikut menjadi pelaku. Namun sejatinya mereka tetaplah korban. Anak-anak yang belum mengetahui mana yang benar dan buruk dengan mudah dicecoki paham radikalisme oleh orang tuanya.

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) menyatakan anak-anak yang dilibatkan pelaku teror pada serangkaian aksi teror di Surabaya dan Sidoarjo akhir-akhir ini adalah korban.

“Di dalam Undang-undang Perlindungan Anak, anak tidak bisa disalahkan. Mereka tidak bisa disebut sebagai pelaku. Anak adalah korban. Mereka korban dari lingkungan,” ujar Ketua LPAI Seto Mulyadi.

Dia mengatakan anak-anak tersebut perlu mendapatkan perlindungan ke depannya. Hal itu karena ada dua amanat Undang-undang Perlindungan Anak. Pertama adalah tidak melakukan kekerasan terhadap anak, dan yang kedua tidak menyuruh anak melakukan kekerasan. Pada kasus teror ini, poin kedua akan menjadi perhatian LPAI.

Negara juga didesak harus hadir untuk melakukan terapi psikologis dengan cara mengubah lingkungan anak-anak tersebut.

“Sesuatu yang negatif itu bisa bisa cepat dihilangkan, diganti dengan yang positif. Harus diciptakan lingkungan yang kondusif,” tuturnya.

Sementara itu Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) melalui ketuanya Arist Merdeka Sirait mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Antiterorisme yang merujuk ke Undang-Undang Perlindungan Anak.

Arist menyatakan jika UU atau Perppu Antiterorisme itu jadi maka tidak boleh ada hukuman berat untuk anak yang melakukan aksi teror.

Sebab, kata Arist, jika kasus anak seharusnya semua masuk di UU Perlindungan Anak. Ia tidak membenarkan ada aturan hukum yang berbunyi melibatkan anak atau menghukum anak.

Sistem peradilan anak tidak bisa dihukum mati atau pun lebih dari 10 tahun.

Pembiayaan Anak Melihat banyaknya anak-anak yang menjadi korban dari aksi teror di Surabaya dan Sidoarjo pihak kepolisian berdiskusi dengan lembaga-lembaga perlindungan anak dan Pemerintah Kota Surabaya tentang bagaimana menjamin pendidikan anak-anak terutama anak pelaku teror ke depan.

Saat ini Polda Jatim tengah fokus pada penyembuhan sakit keempat anak pelaku teror. Setelah itu, bagaimana menghilangkan traumatik yang dia alami.

Selanjutnya memberi pemahaman perbuatan yang benar dan menyerahkan kepada pihak yang punya pemahaman ajaran yang baik Sementara itu Pemerintah membentuk Trauma Center untuk mendampingi anak-anak korban peledakan bom di sejumlah lokasi di Kota Surabaya dalam beberapa hari terakhir ini.

Trauma Center ini dibentuk meski sejak awal kejadian, tim psikolog Pemkot Surabaya sudah mendampingi pihak keluarga yang menjadi korban bom.

Pihaknya juga berencana menanggung semua biaya pendidikan salah satu anak korban yang sampai saat ini dihitung.