Pemkab Lotim Abaikan Larangan KemenPAN Angkat Honorer

265
kali tampilan.
Loading...

LOMBOKita – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah “melarang” pemerintah daerah untuk mengangkat tenaga honorer, namun Pemerintah Kabupaten Lombok Timur malah melakukan pengangkatan dan perekrutan tenaga honorer baru yang ditempatkan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sekretaris Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKSDM) Lotim,Lalu Alwan Wijaya saat dikonfirmasi,jumat (23|8) menegaskan pengangkatan tenaga honda tentunya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.Dan kemudian apakah kita akan biarkan kekurangan tenaga honda yang ada di semua OPD,apalagi pada tenaga guru.

Karena asumsi memoratorium CPNS sejak tahun 2015 yang dibuka lagi tahun 2018 sebanyak 181 ASN. Kemudian pensiun rata-rata sekitar sebanyak 500 orang setiap tahunnya artinya tidak sebanding dengan pengangkatan jumlah PNS termasuk dengan yang pensiun.

” Untuk memenuhi kebutuhan daerah dengan mengangkat tenaga honda,” tegasnya.

Selain itu, lanjutnya sebelum menjatuhkan pemerintah pusat tentu ada klarifikasi dan semua daerah sepertinya punya permasalahan yang sama yakni memoratorium dan pensiunan disesuaikan dengan kekurangan yang ada.

” Bentuk sanksi juga kami belum kita tahu sehingga butuh waktu untuk mensosialisaikan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Sementara pada pemberitaan yang dilansir melalui Merdeka.Com menyebutkan kalau ‎Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Syafruddin, kembali menegaskan pemerintah daerah tidak lagi dibolehkan untuk merekrut tenaga honorer. Bagi Pemda yang bandel bakal dikenakan sanksi.

Meskipun demikian, Mantan Wakapolri ini tidak merinci sanksi apa yang bakal diberikan. Sebab, sanksi ada dalam wewenang Mendagri.
“Pemda tidak boleh lagi merekrut honorer. (Bandel) Nanti di kasih sanksi oleh Mendagri,” kata dia, usai Launching Program Double Degree Peningkatan Kapasitas ASN, di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (21/8).

Dia mengatakan terkait tenaga honorer yang belum diangkat nantinya akan difasilitasi untuk mengikuti rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). “Kemudian sisa, kita masih punya data yang akurat sisa yang 15 tahun, 10 tahun tenaga honorer, tetap akan diberikan ruang melalui P3K,” ujar dia.

Selain itu, pemerintah akan mendorong peningkatan kapasitas ASN, terutama dari segi jenjang pendidikan. Sebab, hampir separuh ASN Indonesia belum mengantongi ijazah S1.

“Kemudian karena ASN sekarang harus S1 tadi sudah saya sampaikan, 50 persen sudah sarjana, 50 persen belum, maka tugas negara untuk yang sisanya itu gimana caranya bisa di S1 kan, nanti kita atur formulasinya,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Syafruddin mengatakan bila diterima lewat PPPK, honorer bakal mendapat kontrak kerja selama 5 tahun dan bisa diperpanjang. Pemerintah memang mau menghapus jabatan honorer pada tiap instansi pemerintahan.‎

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.