MUI Agendakan Bahas Produk Fatwa di NTB

Perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan kiblat Islam moderat saat ini, bukan Timor Tengah

121
kali tampilan.

LOMBOKita – Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengagendakan pembahasan produk-produk fatwa dalam agenda Ijtima Ulama Nasional yang akan dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Dr. KH. Zainud Tauhid bersama Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi KH. Masduki Baidowi dan Sekretaris Komisi Fatwa KH. Dr. Asrorun Ni’am menghadap Bupati Lombok Tengah HM Suhaili Fadil Tohir di pendopo, Kamis (18/1/2018).

Menurut Dr. KH. Zainud Tauhid, pihaknya sedang melakukan survei sebagai lokasi pelaksanaan ijtima ulama yang akan diikuti Komisi Fatwa MUI, pimpinan pondok pesantren, perguruan tinggi dan sejumlah elemen lainnya pada tanggal 12 sampai 15 April 2018 mendatang.

Alasan memilih pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat sebagai tempat pelaksanaan ijtima ke-6 ini, kata KH Zainud Tauhid, karena daerah ini memiliki daya tarik tersendiri melalui program pengembangan syariah dan termasuk daerah paling ramah dengan untuk pengembangan Islam wasatiah (moderat).

KH Zainud Tauhid menyebutkan, wisata syariah merupakan tema yang akan dibahas khusus dalam ijtima para ulama itu. Sebab, diketahui NTB merupakan basis pengembangan syari’ah yang melambangkan kondisi Islam di Indonesia saat ini.

“Perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan kiblat Islam moderat saat ini, bukan negara Timor Tengah dan NTB merupakan wajah dari kiblat Islam moderat,” ucap KH Zainud Tauhid.

Sementara itu, Sekretaris Komisi Fatwa KH. Dr. Asrorun Ni’am memaparkan tiga agenda bahasan dalam ijtima ulama MUI yang akan dilaksanakan di NTB bulan April mendatang, yakni Asasiah Wathaniah, yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan kebangsaan/kenegaraan, kemudian bahasan tentang Islam Kontemporer, serta Qonuniyah (pembahasan perundang-undangan).

Ijtima ulama ini, menurut KH. Dr. Asrorun Ni’am, merupakan forum tertinggi dalam pengambilan kebijakan bagi MUI, sehingga dalam acara itu akan melibatkan lembaga-lembaga fatwa seluruh Ormas tingkat pusat, unsur perguruan tinggi dan kalangan pondok pesantren.

“Materi yang dibahas nanti terkait retribusi aset, mekanisme pemungutan dan pendayagunaan pajak, hutang dalam pembangunan nasional, pengelolaan dan mekanisme pajak dan retribusi, hak-hak pribumi dalam kebijakan Islam, serta etika kepengecaraan dalam fiqih Islam,” jelas Asrorun Ni’am.

Kemudian Masail Fiqhiyah atau (masalah-masalah komtemporer) yang mencakup pengembangan wisata syari’ah dalam konteks Islam serta bagaimana implementasi serta Standar Operasional Prosedur (SOP), masalah zakat, Infaq dan Shodakoh.

“Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sodakoh ini harus diatur juga mengingat semakin banyaknya lembaga-lembaga pengelola ZIS, bagaimana sistem pengelolaannya secara syariah, penting untuk dibahas dan dikeluarkan melalui fatwa MUI,” kata pejabat Deputi Kemenpora ini.