NasDem Setuju Evaluasi Pilkada Langsung

130
kali tampilan.
Anggota Komisi II DPR RI dari Partai NasDem, HM. Syamsul Luthfi
Loading...

LOMBOKita – Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPR RI setuju wacana dilakukannya evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung oleh rakyat, yang kini diterapkan sebagai sistem demokrasi di Indonesia.

Hal itu menyusul keinginan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang melontarkan wacana untuk dilakukannya evaluasi penyelenggaraan Pilkada langsung, apakah benar-benar bermanfaat ataukah lebih besar mudarat selama proses tahapan Pilkada langsung.

“NasDem setuju dilakukannya evaluasi penyelenggaraan Pilkada langsung seperti wacana yang kini berkembang, namun bukan pada sistem pemilihannya. Pemilihannya tetap oleh rakyat, namun ada bagian-bagian tahapan yang memang harus dievaluasi,” ujar anggota fraksi NasDem yang kini duduk di Komisi II DPR RI, HM Syamsul Luthfi dihubungi wartawan, Selasa (19/11/2019).

Diakui HM Syamsul Luthfi, biaya penyelenggaraan Pilkada langsung selama ini terkesan cukup mahal sehingga DPR dan Mendagri akan segera membahas masalah tersebut, apakah perlu dilakukan evaluasi atau tidak sehingga ke depan bisa dilaksanakan dengan biaya yang lebih murah.

Namun demikian, kata legislator asal Daerah Pemilihan Pulau Lombok itu, evaluasi tersebut baru sebatas wacana karena belum masuk ke pembahasan DPR RI.

Loading...

“Itu masih sebatas wacana, namun evaluasi dan kajian secara menyeluruh perlu dilakukan bersama dengan KPU RI, Bawaslu maupun Menteri Dalam Negeri,” katanya.

Dikatakan Syamsul Luthfi, jika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, masyarakat Indonesia akan merasa kurang puas, dan itu bertentangan dengan amanah reformasi untuk membuka seluas-luasnya partisipasi publik dalam menentukan roda pemerintahan.

“Kalau sistem demokrasi dikembalikan oleh DPRD untuk menentukan kepala daerah, berarti Indonesia mengalami kemunduran. Sebab, sistem tersebut pernah dilakukan saat orde baru. Padahal yang penting dilakukan adalah meninjau dan mengevaluasi penyelenggaraan pilkada secara menyeluruh sehingga pelaksanaan bisa berjalan optimal dengan hasil maksimal meski dengan biaya yang minimal,” tandas Syamsul Luthfi.

Karenanya, lanjut Syamsul Luthfi, penyelenggaraan pilkada langsung harus benar-benar dievaluasi, bahkan bila perlu dengan melibatkan pihak akademisi. Dengan demikian, hasil evaluasi tersebut bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.