NTB Berharap Harga Garam Petani Bertahan Rp2.000/Kg

Ilustrasi produksi garam

LOMBOKita – Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Barat berharap harga garam kasar di tingkat petani bisa bertahan di angka Rp2.000 per kilogram meskipun sejumlah sentra produksi secara nasional sudah mulai panen.

“Idealnya petani memperoleh harga Rp2.000/kg. Mudahan bisa bertahan di kisaran harga tersebut,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Barat (NTB) H Lalu Hamdi, di Mataram, Jumat.

Ia menyebutkan harga garam kasar di tingkat petani sempat mencapai Rp3.300 hingga Rp3.400/kg sebelum Idul Fitri 2017. Harga tersebut mengalami kenaikan yang relatif tinggi, yakni dari Rp500/kg.

Adanya kenaikan harga garam di tingkat petani disebabkan terjadinya gagal panen akibat anomali cuaca yang terjadi hampir di semua sentra produksi, baik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Dinas Kelautan dan Perikanan NTB mencatat produksi garam rakyat anjlok dari angka 178.605 ton pada 2015 menjadi hanya 24.307 ton pada 2016.

Namun, kata Hamdi, harga garam kasar di tingkat petani sudah mulai turun menjadi Rp2.500 hingga Rp2.000/kg. Hal itu disebabkan adanya panen yang terjadi hampir di semua sentra produksi sejak Juli 2017.

“Panen garam bisa terjadi pada Juli hingga Oktober setiap tahunnya. Saat ini juga, panen sudah terjadi hampir di semua sentra produksi secara nasional,” ujarnya.

Menurut dia, untuk melindungi petani agar tidak mengalami kerugian karena jatuhnya harga garam pada saat musim panen raya, diperlukan semacam kebijakan pemerintah terkait dengan harga pembelian pokok (HPP) di tingkat petani.

Kebijakan tersebut perlu diambil sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Hamdi menambahkan ideal harga garam di tingkat petani adalah Rp2.000/kg dengan kondisi keekonomian saat ini. Harga tersebut sudah memberikan keuntungan bagi para petani garam.

“Untuk menyuarakan HPP garam di tingkat petani perlu dukungan semua provinsi sentra produksi karena itu masalah nasional. Kalau NTB saja tentu tidak bisa,” katanya. ant

Komentar Anda