Oknum Kabid Dikbud Lotim Dilaporkan Ke Polisi ‎

1137
kali tampilan.
Loading...

LOMBOKita – Oknum Kepala Bidang (Kabid) di  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur dilaporkan ke Polres Lombok Timur. terkait kasus dugaan ‎penggunaan dana Bos Afirmasi dan Bos Kinerja di Kabupaten Lotim yang diterima Dikbud Lotim untuk tingkat SD dan SMP dengan jumlah milyaran rupiah.

Demikian ditegaskan Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP I Made Yogi Purusa Utama, SE, SIK saat dikonfirmasi, Rabu (4|12).
” Memang betul ada yang melaporkan oknum Kabid di Dikbud Lotim terkait dengan kasus dugaan pengunaan dana Bos,” tegasnya.

Ia menjelaskan dalam laporan yang diterimanya kalau dalam penggunaan dana bos  Afirmasi dan Bos Kinerja di Kabupaten Lotim diduga dalam ‎
penyaluranya ada dugaan penyalahgunaan wewenang yang di lakukan oleh seorang oknum Kabid Dikdas Dikbud Lotim.

Dengan  tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melanggar permendikbud No 35 tahun 2019. Dengan menegaskan tentang tata cara sekolah berbelanja di Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah yang selanjutnya disebut SIPLah.

Dimana  sistem daring dalam kewenangan, penguasaan, dan kepemilikan oleh Kementerian yang digunakan oleh sekolah untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara daring dengan memanfaatkan sistem pasar daring (e-market place).

Loading...

” Laporan ini sedang kami pelajari untuk kemudian nantinya akan panggil pihak-pihak terkait, apakah benar adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana bos tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut Mantan Kasat Reskrim Polres Loteng ini juga menambahkan dalam laporan itu juga menyebutkan adanya dugaan keterlibatan oknum Kabid dalam melakukan dugaan penyalahgunaan wewenang dengan melakukan penekanan kepada para Unit Pelayanan Tehnis Terpadu (UPTD) Dikbud kecamatan. Dengan diduga mengarahkan para kepala sekolah untuk berbelanja di salah satu perusahaan.‎

Namun dalam kenyataannya perusahaan itu tidak terdaftar di SIPlah.Dimana aturannya sebenarnya perusahaan penyedia itu harus terdaftar sesuai dengan Permendikbud No 35 tahun 2019.Selain itu oknum Kanit UPTD diduga juga mengumpulkan sekolah yang mendapatkan dana bos Afirmasi dan kinerja dan diduga mengarahkan sekolah untuk mengisi surat pesanan offline ke salah satu perusahaan yang tidak terdaftar di website SIPlah‎

” Laporan yang masuk juga disertai dengan daftar nama sekolah yang mendapatkan bantuan tersebut,untuk selanjutnya kami akan turun kroscek ke lapangan nantinya,” tandas Yogi Purusa Utama.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim, HM.Zainuddin maupun Sekdis,Huzaifah maupun oknum Kabid yang bersangkutan saat dikonfirmasi di kantornya  tidak berada ditempat. ‎

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.