Giat pagi jajaran Satlantas Polres Lombok Tengah di kawasan pendidikan Tampar-ampar

LOMBOKita – Kepala SMKN 2 Praya Tengah Akhirman Bakri mengaku sangat prihatin melihat kalangan pelajar yang hampir setiap hari berurusan dengan Satuan Polisi Lalulintas di kawasan pendidikan Tampar-ampar, Biao.

“Pak Polisi, siswa kami ditilang, padahal lengkap spion, pakai helm, cuma gak punya SIM karena belum cukup umur….. ampuree,” tulis Akhirman Bakri di status media sosial facebook, Sabtu (13/1/2018).

Melihat siswanya ditilang, Akhirman Bakri pun membonceng siswa tersebut agar tidak telat masuk sekolah

Status Kepala Sekolah itu pun mendapat beragam komentar dan tanggapan dari sejumlah warganet.

Pemilik akun Yuli Wanda member komentar: Usia 17 tahun baru boleh bikin SIM Pak Guru…. Jadi bukan salah ibu mengandung.

Sementara netizen lain Dani Lieyuu memberikan komentar: Banyak anak sekolah bolos gara” polisi, terutama di daerah Loteng,, tolong dilaporkan ke pihak atasan,, beda sama polisi di mataram, anak sekolah malah diberi arahan.

Status itu juga mengundang salah seorang anggota DPRD Lombok Tengah M. Samsoel Qomar memberikan komentar. “Ga ada kebijakan pakai motor tak ada SIM hehe,” tulis Qomar yang juga Ketua DPD KNPI Lombok Tengah ini.

“Nah itu dia pak dewan, sebenarnya kami dengan Polres Loteng bagian humas sdh seringkali bekerjasama dan sosialisasi dalam hal penertiban dan pembinaan siswa dalam hal berkendara, karena seumuran siswa SMA blm cukup umur punya SIM, sehingga kelengkapan lainnya sperti STNK, spion dan tidak pakai.motor ugal2an. Cukuplah jadi indikatornya pak dewan….,” balas Akhirman Bakri di kolom komentar.

Kepala SMKN 2 Praya Tengah Akhirman Bakri membonceng siswanya ke sekolah setelah ditilang polisi, Sabtu (13/1/2018)

Kepala SMKN 2 Praya Akhirman Bakri meminta agar pihak kepolisian memberikan kebijakan khusus di kawasan pendidikan seperti di Tampar-ampar yang dikelilingi beberapa sekolah diberikan perlakuan khusus, bebas dari razia jika pelajar menggunakan helm dan membawa STNK. “Sudah pasti semua pelajar tidak punya SIM karena belum cukup umur,”kata Akhirman Bakri.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Resor Lombok Tengah AKBP Kholilur Rohman menjelaskan, seharusnya tidak ada pelanggar lalulintas dari kalangan anak-anak dibawah umur termasuk kalangan pelajar. Karena memang secara perundang-undangan belum diperbolehkan untuk mengendarai sepeda motor karena belum cukup umur untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM).

“Namun data dan fakta yang terjadi, pelaku pelanggaran lalulintas yang paling banyak justeru dari kalangan pelajar dan anak dibawah umur,”jelas Kapolres saat rilis akhir tahun.

Dalam data yang dirilis Polres Lombok Tengah, jumlah pelanggaran lalulintas tahun 2017 sebanyak 15.722 orang, yang mendapat tilang sebanyak 14.151 orang dan mendapat teguran sebanyak 1571 orang.

Data pelanggaran lalulintas berdasarkan umur:
Usia 10 – 15 tahun sebanyak 1998 orang
Usia 16 – 21 tahun sebanyak 6125
Usia 22 – 30 tahun sebanyak 4861 orang
Usia 31-40 tahun sebanyak 2341 orang
Dan usia 41 – 50 tahun sebanyak 36 orang

Sementara data pelanggaran lalulintas berdasarkan profesi:
PNS sebanyak 986 orang,
karyawan/swasta sebanyak 8610 orang,
Mahasiswa sebanyak 514 orang
Pelajar paling banyak yakni 4528 orang,
pengemudi sebanyak 728 orang
dan TNI/POLRI paling sadar lalulintas dengan 0 pelanggaran.