Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana

LOMBOKita – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, akan mengalokasikan kembali dana kompensasi bagi pedagang minuman keras tradisional agar mereka beralih profesi dan meninggalkan pekerjaan sebagai pedagang tuak.

“Selama pedagang minuman keras tradisional atau biasa disebut tuak memiliki komitmen beralih profesi, kami akan memberikan atensi dan siap mengalokasikan anggaran kompensasi,” kata Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Kamis.

Menurutnya, dengan adanya pemberian dana kompensasi kepada pedagang tuak tahap pertama akhir tahun 2016, aktivitas peredaran dan perdagangan minuman keras tersebut mulai berkurang.

Kendati tidak dipungkiri masih ada juga beberapa pedagang yang masih bandel dan tetap beroperasi, dan itu sudah dilakukan teguran dan pendekatan oleh aparat terkait, termasuk Satpol PP.

“Bahkan sudah ada pedagang tuak yang dikenakan tindak pidana ringan (tipiring), yang memberikan efek jera bagi para pedagang, terutama yang sudah mendapatkan dana kompensasi,” ujarnya.

Mohan mengakui, saat pendistribusian dana kompensasi bagi pedagang tuak tahap pertama, belum dapat mengakomodasi semua pedagang sehingga perlu dilakukan pendataan kembali untuk diberikan kompensasi tahap kedua.

“Kami akan coba alokasikan anggaran lagi melalui APBD Perubahan tahun ini, agar semua bisa terakomodasi,” katanya.

Harapanya, pedagang minuman keras tradisional memiliki komitmen yang sama dengan Pemerintah Kota Mataram, sehingga setelah mendapat kompensasi tidak “kambuh-kambuhan” lagi berjualan tuak.

Pada tahun 2016, total besaran anggaran kompensasi yang dialokasikan pedagang sekitar Rp400 juta yang diberikan kepada sekitar 300 pedagang minuman keras dalam bentuk bantuan kelompok.

Pemberian kompensasi itu, sebagai upaya untuk menghindari terjadinya resistensi dari pedagang dan pemilik kafe yang terindikasi menjual minuman keras tradisional.

Penertiban terhadap pedagang minuman keras itu sebagai salah satu implementasi dari Perda Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol, termasuk minuman keras tradisional.

Menurutnya, dampak yang ditimbulkan dari konsumsi minuman keras tersebut telah menimbulkan banyak permasalahan di masyarakat.

“Kerap kali minuman keras itu menjadi pemicu konflik yang tidak jarang bahkan melebar menjadi konflik yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat,” katanya.

Karena itulah, Pemerintah Kota Mataram memberikan perhatian luar biasa untuk mengatasi sumber permasalahan yaitu menertibkan penjualan minuman keras.