Pemerintah Harus Siap Total Menghadapi MEA
Masyarakat Ekonomi Asean

Pengamat Ekonomi dari Universitas Andalas, Profesor DR. Elfindri mengisyaratkan pemerintah RI mestinya mau melakukan persiapan total dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

“Dalam perjanjian MEA, peran bea cukai dihilangkan sehingga barang-barang dari luar negeri dapat masuk secara bebas. Kebijakan Presiden Jokowi yang menegur Kemendikbud Ristek dengan harapan tentunya mempercepat persiapan peningkatkan kualitas SDM dinilai baik,” kata dia dihubungi dari Pekanbaru, Senin.

Ia menanggapi itu terkait perjanjian MEA diyakini akan berdampak serbuan unsur-unsur asing ke Indonesia di berbagai bidang, sampai pada tenaga asing pun, dapat bebas masuk dan bekerja di Indonesia.

Menurut dia, pemerintah perlu mempercepat persiapan peningkatkan kualitas SDM, untuk memproduksi tenaga kerja yang andal dan mampu bersaing di pasar kerja internasional, khususnya di ASEAN.

Kebijakan ini diperlukan, katanya, karena persaingan di dalam negeri semakin melemah bahkan peluang kerja di daerah justru banyak dikuasai oleh pendatang asing karena tingkat pendidikan mereka yang bagus, seperti Singapura, dan Malaysia.

“Diprediksi, untuk pasar setingkat Asean, Singapura akan bisa menguasai Asean diikuti oleh Malaysia, berbeda dengan Indonesia yang masih dirundung kasus korupsi,”katanya.

Elfindri memandang bahwa negara yang super agresif didukung oleh kualitas SDM yang kuat akan diuntungkan dalam mengisi pasar MEA. Bahkan China mampu menguasai skema investasi, namun sejumlah negara Asean tidak banyak berperan lebih karena masalah mereka juga sangat berbeda.

Oleh karena itu, saatnya Presiden Jokowi mengubah kebijakan, antara lain meningkatkan kualitas SDM baru diikuti dengan perbaikan infrastruktur, agar Indonesia jangan sampai tertinggal dari kerja sama bilateral dan multilateral di lingkup ASEAN.

Kebijakan ini harus dipercepat oleh Presiden Jokowi dan perlu disikapi secara bersama, jika tidak Indonesia akan menjadi tujuan pasar semata,” katanya.

Komentar Anda