Pemkab Lotim Peringkat Kedua Dari Bawah Pencegahan Korupsi Di NTB 

163
kali tampilan.
- Advertisement -

LOMBOKita – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur menempati urutan kedua dari bawah atau 10 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat pencegahan korupsi. Dengan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2019.

Hal ini disampaikan pihak KPK saat berkunjung ke Pemkab Lotim, Kamis (11/7). Dalam rangka 
Melakukan evaluasi terhadap rencana aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) korupsi di jajaran Pemkab Lotim.

Sementara kedatangan tim dari KPK ini diterima langsung Bupati Lombok Timur, HM.Sukiman Azmy bersama Sekda Lotim, H. Rahman Farly, dengan menggelar rapat koordinasi bersama kepala Dinas/Instansi di lingkup Pemda Lombok Timur.

Perwakilan tim dari KPK, Kunto Ariawan menegaskan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi merupakan salah satu dari tugas pokok KPK. Namun yang selama ini paling banyak terekpose hanya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Padahal tugas pencegahan ini tidak kalah pentingnya. 

Loading...

Hal inilah sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi, KPK melakukan monitoring dan evauasi terahdap Rencana Aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di masing-masing daerah. Kemudian hasil evaluasi tahun 2019 ini, Kabupaten Lombok Timur menempati urutan ke 9 dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi dalam progres tindak lanjut rencana aksi pencegahan korupsi di Kabupaten Lombok Timur yakni sekitar 18%.

”  Indikator penilain tersebut dilihat dari 8 area yang paling berpotensi terjadinya praktik KKN seperti perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan terpadu satu pintu, Kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dan  tata kelola dana desa,” tegasnya.

Namun kendati demikian, lanjutnya tim KPK masih memberi ruang kepada OPD terkait untuk melakukan konfirmasi jika ada tindak lanjut rencana aksi yang sudah dilakukan namun belum dilaporkan secara online kepada KPK. 

Sementara Bupati menyampaikan apresiasi terhadap kedatangan tim KPK agar penyelenggaraan pemeritah daerah yang lebih transparan, dan akuntabel, serta mendukung sepenuhnya tim KPK RI untuk melakukan evaluasi sejauh mana program rencana aksi KPK telah dilaksanakan. 

” Diharapkan Kepala OPD terkait benar-benar menaruh perhatian terhadap hasil penyampaian tim KPK agar posisi lombok timur dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat lebih baik, serta menjadi acuan untuk mencegah dan memberantas korupsi di jajaran Pemda Kabupaten Lombok Timur,” tandasnya.

Komentar Facebook

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.