Kepala Dinas Pendidikan Lombok Tengah H. Sumum

LOMBOKita – Perhatian terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) terus ditingkatkan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Bahkan saat ini, pendidikan inklusi bagi ABK menjadi prioritas di daerah ini.

Lombok Tengah tercatat sebagai salah satu daerah dengan capaian tertinggi bidang pendidikan inklusi se Indonesia

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, H. Sumum, M.Pd menjelaskan, prestasi yang diraih saat ini merupakan hasil kerja keras seluruh masyarakat. Pendidikan inklusi bukan menjadi tugas Disdik saja, melainkan seluruh stakeholder.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif, sudah dijelaskan bahwa ABK memiliki hak sama dalam memperoleh pendidikan. Dimana anak yang menyandang cacat fisik atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa maupun pendidikan luar biasa.

Anak-anak yang mempunyai keterbelakangan mental berhak mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak-anak yang normal. Namun kenyataannya, kata H. Sumum, mereka seringkali dipandang sebelah mata, dikucilkan, dianggap aib bahkan oleh orangtua mereka sendiri.

Di Lombok Tengah banyak hal yang sudah dilakukan dalam memajukan pendidikan inklusi. Selain menyiapkan fasilitas bangunan sekolah, kesiapan tenaga pengajar juga terus dibenahi.

Pelatihan terhadap kepala sekolah dan guru dilakukan secara terus menerus. Sebanyak 18 guru juga sudah dikirim untuk mengikuti pendidikan guru inklusif.

Seluruh lembaga pendidikan di Lombok Tengah juga sudah diarahkan menjadi penyelenggara pendidikan inklusi. Dengan demikian, ABK tidak hanya bisa bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB), tapi bisa juga di sekolah reguler.

Paling tidak, lanjut Sumum, lembaga pendidikan sudah memberikan hak bagi ABK untuk mendapatkan pendidikan. Sehingga mampu mengangkat harkat ABK yang awalnya merupakan anak rumahan menjadi anak sekolahan. Melalui pendidikan, ABK bisa berkreasi dan medapatkan penghargaan dari masyarakat.

Nantinya, tidak ada alasan bagi sekolah untuk tidak menerima pendidikan inklusi. Mengenai sarana dan prasarana penunjang pendidikan inklusi, akan diupayakan secara perlahan. “ Kami tidak akan tinggal diam. Segala kebutuhan sekolah akan kita penuhi,” kata Sumum, Selasa (13/2/2018).

Sumum menegaskan, sosialisasi pendidikan inklusi juga sudah dilakukan kepada para kepala desa, penghulu dan dan pihak terkait lain di desa. Hal itu bertujuan untuk membangun kemitraan dan meningkatkan peranserta masyarakat dalam mensukseskan pendidikan inklusi.

Melalui sosialisasi tersebut, pemerintah desa, kelompok masyarakat maupun orangtua bisa lebih peduli terhadap keberadaan ABK di sekitarnya, sehingga nantinya ABK tidak lagi dianggap sebagai beban. “Jangan jadikan ABK sebagai beban, karena pada dasarnya mereka juga tidak mau jadi beban,” harapnya.

Guna memberikan pelayanan maksimal kepada ABK, pihaknya juga akan menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan,Dinas PUPR dan Dinas Sosial. Dikes misalnya, diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada ABK terkait permasalahan kesehatan yang dihadapi.

Dinas Sosial diharapkan mampu menyalurkan bantuan kursi roda dan kebutuhan ABK lainnya. Sementara Dinas PUPR diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sarana penujang ABK, seperti penyapan gedung dan lain sebagainya. Untuk itu, pihaknya mengajak semua pihak ikut berpartisipasi mensukseskan pendidikan inklusi di Lombok Tengah.