Perekrutan Staf Bawaslu Baru‎ Dipertanyakan

692
kali tampilan.
Loading...

LOMBOKita – Pihak Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lombok Timur menyoal adanya perekrutan staf Bawaslu Lotim. Karena dianggap tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada, sehingga tranparansi masih abu-abu atau buram.

Demikian ditegaskan Ketua Cabang PMII Lotim, Sahrul Hirwan dihadapan Komisioner Bawaslu Lotim saat melakukan hearing di kantor Bawaslu Lotim, Kamis (1|11).

“Kami mempertanyakan soal pengangkatan staf Bawaslu Lotim yang dianggap kurang transparan” tegasnya.

Ia menjelaskan pihaknya juga mempertanyakan mengenai masalah adanya SK yang dikeluarkan Bawaslu Lotim. Dengan ditandatangani Ketua Bawaslu Lotim langsung mengenai masalah pengangkatan staf Bawaslu.

Bahkan anehnya SK tersebut tertanggal  1 september berlaku dan ditetapkan 5 oktober 2018. Maka ini jadi pernyataan kita bersama.

Loading...

“Kenapa SK berlaku bulan September tapi kok ditetapkan tanggal 5 Oktober 2018,” ujarnya penuh tanya.

Selain itu, lanjutnya, adanya staf bawaslu yang sudah direkrut duluan, kemudian baru membuat surat lamaran. Sehingga menjadi masalah ini, maka dengan adanya masalah ini PMII akan bersurat ke DKPP melalui PB PMII untuk mengenai masalah ini.

‎Bahkan mirisnya lagi adanya oknum staf bawaslu yang mengatakan kalau bisa masuk dari oknum-oknum tertentu, sehingga tentunya tidak adil kalau seperti ini dilakukan pihak Bawaslu Lotim.

“Kami minta transparan Bawaslu dalam pengrekrutan staf di Bawaslu yang kami anggap ada masalah” tandasnya.

Ketua Bawaslu Lotim, Retno Sirnopati membantah kalau pihaknya telah melakukan pengangkatan atau pengrekrutan staf Bawaslu Lotim yang baru. Melainkan yang ada hanya staf lama Bawaslu.

Sementara mengenai masalah adanya SK yang ditandatangani dipersoalkan teman-teman PMII tersebut. Dirinya selaku Ketua Bawaslu menandatangani SK itu karena berdasarkan hasil rapat pleno yang dihadiri semua komisioner Bawaslu Lotim.

“Sebelumnya SK itu ada di meja kerja saya dengan tidak mau menandatanganinya, karena ada rapat pleno yang menyetujui baru saya menandatanginya” tegas Retno.

Ia menjelaskan untuk  Staf badan adhoc Bawaslu tunggu realnya di Bawaslu, sedangkan adanya staf yang baru guna melakukan evaluasi staf yang ada. Karena pengangkatan tidak ada yang APBD, sedangkan kecamatan diberikan evaluasi stafnya dengan melakukan pergantian di staf di sejumlah kecamatan.‎

Sementara Kepala sekretariat tidak memiliki kewenangan karena kosek, sedangkan  kabupaten masih menunggu dari kepala Sekretariatnya. Dengan tentunya terbuka nantinya untuk diinfokan dengan tidak mengambil resiko.

“Yang jelas kami akan koordinasikan dengan Kordiv SDM, karena masing-masing sudah memiliki tupoksinya” tandas Retno.‎

Ditempat yang sama Kordiv Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Lotim, Amir Mahmud mengatakan setelah menjadi badan belum ada rekrutmen staf Bawaslu. Melainkan membawa sendiri. Begitu juga sampai saat ini belum ada di gaji setelah ada perubahan status dari Panwaslu ke Bawaslu.

Karena pihaknya menjamin transparan kedepannya,dengan meminta semua pihak untuk mengawasi kerja Bawaslu. ” Saya tidak mengetahui ada pengrekrutan staf Bawaslu, karena saya masih orang baru disini, sehingga kalau masa Panwaslu tidak mengetahuinya,” tandasnya.

Keterangan foto Ketua Bawaslu Lotim, Retno Sirnopati bersama Kordiv Hukum, Data dan Informasi, Amir Mahmud.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.