Penyidik Cegah Dua Tersangka BPR NTB Kabur ke Luar Negeri

148
kali tampilan.
ilustrasi BPR

LOMBOKita – Penyidik jaksa Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyiapkan surat pencekalan keluar negeri untuk dua tersangka kasus dugaan penyimpangan dana operasional merger delapan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat menjadi perseroan terbatas.

Asisten Pidana Khusus Kejati NTB Ery Arianto Harahap di Mataram, Jumat, mengatakan, surat pencekalan untuk dua tersangka dibuat agar perampungan berkas perkaranya cepat selesai sehingga dapat segera dilimpahkan ke jaksa peneliti.

“Untuk mempermudah proses penanganan, kita akan cekal dua-duanya,” kata Ery.

Meskipun selama ini kedua tersangka dikatakan selalu kooperatif, pencekalan keluar negeri merupakan salah satu langkah keseriusan penyidik jaksa dalam menangani sebuah kasus.

Begitu juga dengan antisipasi kabur, perbuatan yang dapat menghambat proses hukum ini tentunya menjadi perhatian pihak jaksa setelah sebelumnya ada kasus yang hingga putusan pengadilan muncul, tersangka masih dalam daftar buronan.

“Jangan sampai nantinya terjadi hal-hal yang tak diinginkan, seperti kabur ke luar negeri, ini yang kita cegah,” ujarnya.

Karena itu, Ery mengungkapkan bahwa penyidik jaksa masih melengkapi kebutuhan untuk pengajuan surat pencekalan yang resminya dikeluarkan oleh pihak imigrasi.

“Kita tinggal menunggu persetujuan dari Kajati, baru kita ajukan,” ucapnya.

Dari hasil gelar perkara Senin (5/2), Kejati NTB menetapkan dua tersangka yakni Kepala PD BPR Sumbawa yang diberikan tanggung jawab sebagai ketua tim konsolidasi PT BPR NTB, berinisial IKH dan wakilnya, berinisial MTW, Kepala PD BPR Lombok Timur.

Karena perannya sebagai ujung tombak pembentukan PT BPR NTB, kedua tersangka ditetapkam sebagai pihak yang mempertanggungjawabkan munculnya dugaan fiktif dalam penggunaan dana operasional merger (penggabungan) delapan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat menjadi PT BPR NTB.

Munculnya dugaan penyimpangan anggaran tahun 2016 dilihat dari hasil perhitungan tim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB yang merilis kerugian negara dengan nilai mencapai Rp1.063.578.853 miliar dari Rp1,8 miliar, jumlah dana operasional yang dihimpun tim konsolidasi bentukan delapan perusahaan daerah tersebut.

Selain menerima hasil perhitungan BPKP NTB, penyidik turut mencantumkan alat bukti yang sebelumnya telah disita, diantaranya sejumlah peranti komputer yang diamankan dari kantor PD BPR Lombok Tengah.

Karena itu dalam berkas penyidikannya kedua tersangka dinyatakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.