Perbankan dan PKH Berani Endapkan Bantuan, Bisa Dipidana

89
kali tampilan.

LOMBOKita – Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat menegaskan bantuan non tunai untuk warga yang mendapatkan program kelurga harapan dari pemerintah pusat tidak boleh ada yang diendapkan.

Kalau ditemukan kasus tersebut, pihak perbankan dan pendamping PKH bisa dipidana dan harus diproses secara hukum.

“Kalau ada kejadian seperti itu, sehingga warga tidak mendapatkan uang dalam pencairan PKH, segera dilaporkan, karena itu namanya kejahatan perbankan,” tegas Harry Hikmat kepada wartawan di kantor Bupati Lotim, Minggu (5|8/2018).

Hikmat mencontohkan, di salah satu Provinsi di Indonesia ditemukan adanya seperti ini. Dimana warga yang mendapatkan program PKH tidak mendapatkan pencairan bantuan non tunai.

Meski warga lainnya yang sama mendapatkan program itu sudah memperoleh pencairan berapa kali. Namun setelah adanya pengaduan dari masyarakat yang masuk melalui call center yang ada untuk kemudian dilakukan tindak lanjut.

“Memang betul setelah dilakukan cek di lapangan ditemukan yang melakukan pendamping PKH, sehingga langsung diproses dengan melaporkan ke Polda,” ujarnya.

Oleh karena,lanjut Dirjen Perlindungan ini,dengan adanya kejadian yang tersangkut kasus hukum para pendamping PKH. Karena bermain dalam masalah pencairan bantuan PKH tersebut.

Hendaknya bisa dijadikan pembelajaran dan evaluasi bagi yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang tentunya akan merugikan dirinya maupun instansi tempat bernaung dari PKH tersebut.

“Silahkan saja bermain tapi resiko ditanggung penumpang,karena dirinya sudah mengingatkan jauh sebelumnya,” tandasnya.

Keterangan Foto Dirjen Perlindungan Kemensos RI, Harry Hikmat.