Pengamat: Evaluasi Proses Penentuan Komisioner KPK

Peristiwa
Typography

LOMBOKita - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan proses penentuan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dievaluasi untuk membuat lembaga tersebut kuat dan independen ke depan.

"Untuk membuat KPK kuat dan independen, menurut hemat saya, proses penentuan komisioner sejatinya tidak melalui tim seleksi (timsel) yang dibentuk suatu rezim pemerintahan tertentu," ujar Emrus Sihombing dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan penentuan komisioner sebaiknya tidak melalui proses politik di DPR dalam bentuk apapun.

"Penentuan komisioner sebaiknya melalui proses pemilu. Bisa menjadi peserta pada pemilu serentak pada Pemilu 2019," kata dia.

Syarat-syarat untuk menjadi peserta komisioner KPK ditentukan melalui hasil musyawarah para pimpinan organisasi keagamaan, lanjut dia.

"Bagi siapapun yang memenuhi syarat bisa mendaftarkan diri ke KPU RI," ucapnya.

Ia mengatakan jumlah peserta pemilu untuk menjadi komisioner dibatasi 20 orang. Bila calon yang memenuhi syarat melebihi 20 orang maka dilakukan pengundian oleh KPU di depan publik yang sekaligus menentukan nomor urut calon.

"Biaya sosialisasi (kampanye) program para calon komisioner sepenuhnya beban APBN," ujar dia.

Ia mengatakan wacana memperkuat versus melemahkan KPK terjadi dalam tiga bulan terakhir ini. Sekalipun para pihak yang berwacana mengatakan, mereka bertujuan memperkuat KPK.

"Tampaknya, perbincangan tersebut tidak akan berhenti. Sebab, belum ada yang mewacanakan penyebab utama, mengapa perbincangan tersebut selalu mencuat," ucap dia. (ant)