Bambang Karyono - Direktur Eletion Management dan Konstitusiaonal NTB

Peran media massa dan penyelanggara pemilihan dalam membangun budaya demokrasi cukup strategis dalam pelaksanaan pilkada. Media massa dengan fungsi informatif terikat dengan kaedah jurnalitik dituntut independen, akurat, berimbang dan yang tidak kalah pentingnya adalah tidak beritikad buruk. Hal yang tidak jauh berbeda asas penyelenggara pemilu juga dituntut hal yang sama sebagaimana amanah undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pada tahap awal pelaksaan pilkada Tahun 2018 ini publik digegerkan oleh operasi tangkap tanggap yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Ketua Panwas dan anggota KPU Garut, Jawa Barat atas dugaan suap untuk meloloskan salah satu pasangan calon kepala daerah dengan mengamankan barang bukti berupa barang dan uang.

Apresiasi positif kini tertuju pada institusi kepolisian, dan sebagai tamparan keras tentunya untuk institusi penyelenggara pemilu.

Namun sejatinya kasus tersebut hanya dilakukan oleh oknum bukan institusi. Tetapi tetap saja berdampak terhadap trust public terhadap lembaga penyelengara sebagai institusi yang memegang kepercayaan publik guna menjadikan pilkada sebagai sarana rakyat untuk mendapatkan pemimpin.

Berbicara kepercayaan publik dalam proses pilkada terhadap media massa dan penyeleggara. Sesungguhnya publik memiliki keyakinan dan kepercayaan yang tinggi terhadap eksistensi media maupun penyelenggara dalam mengawal proses demokrasi dan dijadikan sumber kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pilkada serta wacana politik dan pilkada yang berkembang ditengah tengah masyarakat.

Sebaliknya, kehancuran demokrasi bisa saja berawal dari opersi media massa maupun penyelenggara. Media sebagai pilar demokrasi dan penyelenggara sebagai institusi wujud demokrasi tentu akan membumi hanguskan demokrasi itu sendiri apabila melakukan Opersi Media Dan Opersai Penyelenggara untuk memenangkan atau mengalahkan seorang calon.

Tidak dapat dipungkiri media massa juga industri yang tentu menganut hukumnya sendiri untuk mendapatkan income dari usaha medanya. Dalam posisi sebagai sumber informasi dan sebagai industry yang terikat oleh Undang-undang No 40 tahun 1999 dan peraturan dewan pers. Akan tetapi hal yang juga tidak mustahil bagi media melakukan upaya Operasi media baik yang dilakukan oleh institusi maupun oknum.

Tidak jarang sebuah media kehilangan pembaca, pendengar dan penontonnya, ratingnya akan merosot derastis sebagai akibat turunnya kepercayaan publik. Yang tentu akan berdampak juga terhadap institusi media sebagai industri, income capital tentu juga akan menurun.

Dalam konteks pilkada baik media maupun penyelenggara memberikan dampak besar terhadap kemenagan dan kegagalan seorang calon kepala derah. Media massa cukup mempengaruhi peningkatan elektabilitas seorang calon kepala daerah juga mampu menjatuhkan elektabilitas calon kepala daerah. Sementara penyelenggara dalam banyak kasus yang pernah terjadi pada pilkada dan pemilu sebelumnya terjadi ”operasi“ penyelenggara yang mampu mengubah seseorang yang seharusnya dilantik menjadi batal untuk dilantik. Lebih dari itu bukan hanya sekedar persoalan angka perolehan tetapi juga mengurangi perolehan suara, sebut saja kasus yang dialami dua caleg di Kabupaten Lombok Utara yang terbukti oleh penyelenggara mengurangi dan menambah perolehan suara di TPS saat melakukan penghitungan ulang, pada Pileg 2014 yang lalu.

Media dan penyelenggara sebagai entitas pilkada lebih mempengaruhi baik dan buruknya proses dan hasil pilkada. Tidak terkecuali Pilkada NTB dan 3 Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan pilkada saat ini. Seluruh elemen masyarakat menaruh kepercayaan untuk mendapatkan kedaulatannya secara murni dan utuh. Memilih berdasarkan kebenaran informasi dan mendapatkan pemimpin bukan dari hasil manipulasi.

Penulis: Bambang Karyono

Direktur Eletion Management dan Konstitusiaonal (EMC) NTB