Ranperda Perlindungan Mata Air Lombok Tengah Rampung Dibahas

84
kali tampilan.
Sidang paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan agenda persetujuan terhadap Ranperda Perlindungan Mata Air sekaligus pembubaran panitia khusus
Loading...

LOMBOKita – DPRD Kabupaten Lombok Tengah akhirnya menyetujui Ranperda usul Komisi III terkait perlindungan sumber-sumber mata air yang ada di daerah ini. Persetujuan Ranperda itu ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dilakukan saat rapat paripurna di Gedung DPRD setempat, Rabu (28/5/2019).

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Lombok Tengah H. Ahmad Fuaddi Fadil Tohir itu juga sekaligus pembubaran Panitia Khusus Ranperda Perlindungan Mata Air yang merupakan inisiatif Komisi III sejak beberapa waktu lalu.

Pembahasan Ranperda Perlindungan Sumber Mata Air itu pun cukup berjalan alot dan sempat meminta perpanjangan waktu karena adanya berbagai kendala yang dihadapi Pansus selama melakukan kajian dan pembahasan.

Juru Bicara Pansus Ranperda Perlindungan Sumber Mata Air, HM. Mayuki menegaskan, pembahasan Ranperda itu dilakukan dengan sangat teliti dan penuh kehati-hatian sehingga dalam pelaksanaannya nanti bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah.

Selama pembahasannya itu pun, kata Mayuki, pihaknya juga melakukan berbagai kajian dengan melibatkan beberapa unsur terkait terutama tentang pengelolaan hutan sebagai tempat sumber mata air, maupun adat istiadat di masyarakat sekitar sumber-sumber mata air.

Loading...

“Semua kita gali dan mengumpulkan referensi sebanyak-banyaknya sehingga tidak ada yang tumpang tindih dalam pelaksanaanya, dan berakibat Perda yang telah menghabiskan uang rakyat itu pun menjadi sia-sia. Kami tidak mau itu terjadi,” pungkas HM Mayuki.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Lombok Tengah itu juga mengungkapkan, adanya beberapa Perda Perlindungan Sumber Mata Air yang terpaksa dibekukan di beberapa daerah di Indonesia, lantaran adanya tumpang tindih dan berlawanan dengan Perda lain.

“Ada Perda Perlindungan Mata Air di beberapa daerah yang pernah kita kunjungi, terpaksa dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena bertentangan dengan Perda-perda yang ada termasuk peraturan pemerintah pusat,” katanya.

Karena itu, kata Mayuki, dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda Perlindungan Sumber Mata Air ini juga melibatkan kalangan akademisi dan praktisi hukum, sehingga dalam pelaksanaannya nanti tidak ada aturan yang saling bertentangan, tidak ada tumpang tindih dan sebagainya.

Sebagaimana diketahui, lanjut Mayuki, bahwa pengelolaan kawasan kehutanan merupakan hak dari pemerintah provinsi, sehingga perlu adanya sinkronisasi kebijakan yang dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan pemerintah provinsi.

Karena itu, Ranperda Perlindungan Sumber Mata Air ini harus benar-benar memiliki landasan yuridis, berdasarkan kajian akademisi dan praktisi hukum serta berdasarkan adat istiadat lingkungan sekitar sumber mata air. Dengan demikian, Ranperda Perlindungan Sumber Mata Air itu benar-benar memiliki landasan yuridis yang kuat dan keberadaannya memberikan manfaat bagi alam sekitar dan seluruh masyarakat yang ada di daerah ini.

Sekadar informasi, pada sidang Paripurna DPRD Lombok Tengah tentang Pembahasan Penyelesain Ranperda Perlindungan Mata Air menemui berbagai kendala dan meminta tambahan waktu. Sebagaimana yang dipaparkan juru bicara H. Lalu Arif Rahman Hakim pada sidang paripurna yang digelar, Senin (13/5/2019).

Lalu Arif Rahman Hakim menyampaikan bahwa pihaknya sudah bekerja maksimal, hanya saja ada beberapa kendala yang di temukan sehingga pembahasan mengenai Ranperda ini belum bisa tuntas sepenuhnya dan ada beberapa hal yang masih membutuhkan waktu lama untuk dibahas.

“Ada beberapa kendala substansial yang masih harus dibahas, seperti masalah kewenangan penanganan sumber mata air yang harus diperjelas peruntukkanya,” terang Lalu Arif.

Lalu Arif Rahman Hakim saat bersama timnya melakukan kajian mendalam menemukan kendala waktu yang belum cukup untuk diselesaikannya, disamping disegerakannya penerbitan menjadi Perda juga karena pertimbangan faktor ekonomi, faktor sosiologi.

“Untuk merampungkannya saya mewakili tim di Komisi III meminta tambahan waktu selama 4 hari kerja untuk membahas mengenai Ranperda ini,” ujar politisi PBB itu.

Mendengar permintaan dan Laporan dari komisi III itu, Ketua DPRD Loteng, H. Puaddi FT kemudian meminta persetujuan semua anggota DPRD Loteng yang hadir saat itu megenai tambahan waktu pembahasan yang diminta oleh Komisi III.

Dan dengan nada serempak, semua anggota DPRD Loteng yang hadir di sidang itu menyetujui untuk memberikan waktu tambahan kepada Komisi III untuk membahas Ranperda tetang perlindungan Mata Air.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.