Revolusi Mental Indonesia Diperlukan Gotong-Royong

Puan Maharani
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani/Foto: Antara/ Rivan Awal Lingga

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan pekan kerja nyata revolusi mental Indonesia diperlukan gotong-royong dari semua kementerian, lembaga dan kepala daerah baik Provinsi mauoun kabupaten/kota untuk menghasilkan yang kongrit dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya berharap pekan kerja revolusi mental yang dilaksanakan di Surakarta ini, nantinya akan dapat menghasilkan yang kongrit, bagaimana ke depan pelaksanaannya, dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Puan Maharani usai membuka Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental 2017 di Stadion Nanahan Solo, Jumat petang.

Puan Maharani mengatakan pekan kerja nyata revolusi mental Indonesia arah yang akan dibicarakan bagaimana yang sudah dilakukan setelah dua setengah tahun ini. Pihaknya akan evaluasi bagaimana hasilnya dengan melibatkan empat Menko, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Hal itu, bagaimana kita berusaha untuk Indonesia yang melayani, tertib, mandiri dan bersih serta bersatu,” kata Puan Maharani.

Menurut Puan apa yang menjadi hasil pekan kerja nyata revolusi mental tersebut akan dilaporkan ke Menko PMK yang kemudian dilanjutkan ke Presiden yang selambat-lambatnya pada 11 September mendatang.

Menyinggung yang terlilih top inovasi pelayanan publik tersebut, Puan mengatakan dengan menugaskan Menpan RB untuk menyeleksi sebanyak 3.054 peserta baik dari Kementerian, lembaga, kepala daerah atau provinsi dan kabupaten/kota untuk bisa dilihat apa saja pelayanan publik yang sudah dilakukan oleh mereka.

“Hasilnya ada 40 peserta kementerian/lembaga/kepala daerah di Indonesia yang mendapatkan penghargaan,” katanya.

Menurut dia, tentu saja sudah banyak hal yang dilakukan dari 40 kementerian, lembaga dan kepala daerah di provinsi, kabupaten/ kota yang terpilih berkaitan dengan pelayanan publik.

“Kami ke depannya hal hal ini yang akan dievaluasi dan dikongkritkan kembali sehingga tidak hanya sebagaian kecil dari kepala daerah yang mendapat pengharga,” katanya.

Menurut dia, dari 34 provinsi, 514 kabupaten dan kota yang diseleksi oleh Menpan dan RB dengan timnya, sehingga terpilih 40 yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah.

Komentar Anda