Dermaga Labuhan Haji yang sampai saat ini tak kunjung bisa dikerjakan pengerukan kolam labuhnya.

LOMBOKita – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur hingga saat ini belum bisa mengambil dana awal (DP) proyek dermaga Labuhan Haji dari PT Gunakarya Nusantara selaku kontraktor pelaksana proyek.

Total dana pengerjaan proyek dermaga Labuhan Haji mencapai puluhan miliar rupiah, namun pemerintah daerah baru menyerahkan Rp7,6 miliar sebagai pembayaran tahap pertama atau DP.

Sejak putus-kontrak, pengerjaan proyek dermaga Labuhan Haji pada awal tahun 2017 oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Kontraktor tidak bisa bekerja sesuai kontrak kerja yang telah disepakatinya bersama.

Pemerintah daerah akhirnya melakukan gugatan terhadap pihak kontraktor serta lembaga perbankan tempat dana itu disimpan untuk upaya pengambilan kembali dana yang telah dibayarkan kepada pihak kontraktor.

Kabag Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur, Lalu Dedi Kurniawan menjelaskan, uang milik Pemkab Lotim senilai Rp 7,6 Miliar yang telah diambil pihak kontraktor proyek pengerukan dermaga Labuhan Haji tersebut belum bisa diambil. Karena masih dalam proses hukum dan persidangan berlangsung di Kota Bandung.

Meski demikian, Lalu Dedi belum bisa memastikan, apakah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur akan berada di pihak yang menang atau kalah.

“Pengacara bilang akhir Februari ini, agenda sidang putusan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil kembali uang rakyat Lombok Timur itu,” tandas Dedi.